Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan dan juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD meminta pemerintah agar jeli membedakan mana pengujuk rasa yang menyampaikan aspirasi dan mana yang melakukan gerakan separatis dan pemberontakan. Terkait peristiwa Papua, pemerintah harus melindungi warga yang menyampaikan aspirasi dan menangkap serta menindak tegas pihak separatis.
“Saya yakin sebagian besar rakyat Papua tidak mau memberontak. Ada beberapa orang yang memang mau (menuntut) merdeka. Itu yang harus ditindak tegas seperti sekarang ini sesuai dengan hukum yang berlaku,” ucapnya pada stasiun tv di Jakarta, Selasa (3/9) malam.
Menurut Mahfud, mereka yang ikut-ikutan melakukan unjuk rasa, menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, maka mereka wajib dilindungi. Sebab, menyampaikan aspirasi adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia.
Begitu juga dengan mereka yang membawa bendera bintang kejora, selama tidak bertujuan menuntut kemerdekaan dan melawan negara, maka harus dilindungi. “Tapi kalau hanya ikut-ikutan, itu tidak bisa ditindak. Mereka tidak tahu apa itu tujuan bawa bendera bintang kejora, itu harus dilindungi. Tapi kalau sudah menuntut (Papua) merdeka, ‘mari lawan pemerintah’ itu yang harus ditangkap,” terangnya.
Baca: Mahfud MD Tegaskan Papua Adalah Bagian Sah NKRI
Hal seperti itu berlaku j uga pada pembawa bendera tauhid. Tidak masalah dibawa jika untuk menguatkan iman. Namun kalau bendera tersebut digunakan oleh sekelompok orang sebagai simbol untuk melawan negara dan mengganti ideologi bangsa yang sah, itu namanya radikal. “Jadi harus dilihat fakta dan tujuannya untuk apa,” tegas Mahfud. (aw/NU/suara).