Jakarta, LiputanIslam.com — Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Maber Polri oleh PT Desy Timber. Melalui kuasa hukum perusahaan yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur tersebut, Adnan dilaporkan atas dugaan pengambilalihan secara paksa saham milik Desy Timber oleh Adnan dan rekannya pada 2006.
“Ini kita meluncur ke Polda. Karena pada 2006, ada pengambilalihan saham tersebut oleh Adnan sehingga mereka bisa menguasai 85 persen saham perusahaan. Detilnya nanti kami sampaikan,” kata Mukhlis Ramdhan, kuasa hukum PT Dessy Timber, Sabtu, 24 Januari 2015 seperti dilansir cnnindonesia.com.
“Kami membawa data-data kejahatan di Berau, Kalimantan Timur. Ini perusahaan keluarga, yang dia (Adnan Pandu Praja) rampok,” tutur Mukhlis.
Mukhlis menjelaskan, nantinya data-data yang dibawa ke penyidik Bareskrim Polri tersebut akan diperiksa apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak.
Dengan pelaporan terhadap Adnan, menambah panjang prahara yang menimpa para pimpinan KPK.Seperti diketahui, beberapa saat setelah KPK menetapkan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Ketua KPK Abraham Samad digoyang dengan isu melakukan lobi politik kepada elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar dijadikan calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada pilpres 2014 lalu. (Baca: Airmata Abraham Samad…)
Lalu kemarin, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, terkait sengketa pilkada yang terjadi di Waringin Barat pada tahun 2010. Ia diduga menyuruh saksi memberikan keterangan/kesaksian palsu pada sidang yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi. (Baca: Bambang Widjojanto Sampaikan 3 Pesan untuk Rakyat Indonesia)
Presiden Jokowi Perintahkan Panglima TNI Jaga Gedung KPK
Presiden Jokowi akhirnya menginstruksikan kepada Panglima TNI Jenderal Moledoko menurunkan anggota TNI untuk bersiaga di sekitar gedung KPK. Hal tersebut guna mengantisipasi gesekan antara dua institusi Polri dan KPK. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI M Fuad Basya, seperti dilansir tribunnews.com, 24 Januari 2015.
Fuad mengatakan, Ketua KPK Abraham Samad telah menelepon Panglima TNI Moeldoko untuk meminta perlindungan. Namun, Fuad membantah bahwa penerjunan pasukan tersebut atas permintaan Abraham.
“Pak Abraham Samad hanya melaporkan perkembangan, kemudian Panglima TNI berinisiatif menurunkan personel untuk mengantisipasi gesekan. Itu juga berdasar arahan Presiden agar menjaga keduanya tidak terjadi gesekan,” ujar Fuad. (ba)