Jakarta, LiputanIslam.com — Usai pertemuan yang digelar antara Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Koalisi Merah Putih (KMP) memutuskan mendukung apa pun keputusan Jokowi terkait dilantik atau tidak dilantiknya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
KMP bahkan menyatakan siap “pasang badan” jika keputusan Jokowi tersebut nantinya diprotes berbagai pihak, termasuk partai pendukungnya sendiri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). (Baca: Prabowo Temui Jokowi di Istana Bogor, Ada Apa?)
“Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apa pun yang perlu kita lakukan akan kita lakukan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon seusai rapat KMP di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis malam, 29 Januari 2015 seperti dilansir kompas.com.
Hal tersebut dikatakan Fadli menanggapi polemik pelantikan Budi yang sedang dihadapi Jokowi belakangan ini. Budi Gunawan dipilih sebagai calon tunggal oleh Jokowi dan dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Jika tak dilantik, maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Sementara, jika dilantik, Presiden akan dianggap melanggar etiket karena melantik seorang yang berstatus tersangka.
Hingga kini, suara di parpol pendukung pemerintah justru berkeras agar Jokowi melantik Budi. Karena itu Fadli menekankan, Presiden tak perlu bimbang karena dia mempunyai hak sepenuhnya untuk melantik atau tidak melantik jenderal bintang tiga itu.
“Harusnya apa yang diputuskan presiden itu hak prerogatif presiden. Itu sudah disampaikan, DPR juga sudah menyikapi. Presiden tinggal memutuskan saja. Kami akan mendukung keputusan apa pun kalau terkait masalah ini,” kata Fadli.
Pengamat: Pelantikan Budi Gunawan Coreng Citra Polri
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menduga penetapan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dianggap sebagai perusak citra institusi Polri.
“Pertanyaannya, apa mau Polri dipimpin oleh orang yang jadi tersangka?” ujar Ikrar.
Ikrar mengakui penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka di ujung waktu penunjukannya sebagai kepala Polri sebenarnya menyangkut kehormatan dan martabat institusi Polri itu sendiri. Namun, dalam hal ini, sebut Ikrar, yang harus diingat adalah, belum pernah ada penetapan tersangka oleh KPK yang gagal dan dibatalkan dalam persidangan.
“Tidak ada yang bebas dari pengadilan Tipikor ketika sudah jadi tersangka KPK. Tidak ada pernah ada SP3. Paling perdebatan cuma soal masa tahanan saja,” kata Ikrar. (ba)