Jakarta, LiputanIslam.com— Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan sistem pembelian tebu (SPT) baru. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No. 593/TI.050/E/7/2019 tanggal 19 Juli 2019.
Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, maka mekanisme SPT menggantikan sistem lama yang sudah berjalan, yaitu sistem bagi hasil (SBH).
Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Derektorat Jenderal Perkebunan, Kementan, Agus Wahyudi mengatakan, SPT menggunakan skema penentuan harga yang sesuai dengan biaya dan keuntungan petani. Hal ini menghindarkan petani dari resiko harga turun.
Baca: Pemerintah Rajin Impor, Petani Tebu Gigit Jari
“Ini adalah sebuah kelebihan. Sebelumnya petani belinya dengan gula yang digiling. Tebu dibawa ke pabrik gula kemudian digiling, nanti sekian persen dari gula itu jadi ongkos giling. Nah, sekarang petani benar-benar menerima pembayaran atas tebunya, tidak harus menunggu rendemen lagi,” kata Agus di Jakarta, Jumat (20/9).
Dia menerangkan, SPT adalah suatu cara pembelian tebu milik petani oleh Pabrik Gula (PG) yang harganya ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kualitas tebu, seperti tingkat kemanisan, kebersihan dan kesegaran tebu.
Dia menyampaikan, dengan mekanisme SPT, pendapatan petani bisa lebih tinggi dibandingkan menggunakan mekanisme SBH. Sebab, harga tebu yang diperoleh sesuai dengan mutu yang diberikan individu masing-masing petani.
“Kita buat asumsi perhitungan SPT, misal produktivitas 80 ton per hektare dengan rendemen tujuh persen. Harga Pembelian Tebu Pekebun (HPP) ditetapkan sebesar Rp. 510 ribu per ton pada tingkat rendemen tujuh persen. Petani mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp 40,8 juta,” ujarnya. (sh/republika/jpnn)