Petani-TebuJakarta, LiputanIslam.com — Puluhan petani tebu asal Blora, Jawa Tengah mengeluhkan kebijakan pemerintah saat ini yang doyan impor. Kementerian Perdagangan menyatakan realisasi impor gula mentah hingga Agustus 2014 mencapai 2,053 juta ton.

“SBY membuka keran impor 3,5 juta ton gula pertahun, sehingga harga gula jatuh dan gula dari petani tidak laku,” kata Butet Kartaredjasa, seniman yang turut hadir menemani para petani menyambangi Tim Transisi.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Blora, Agus Sudibyo juga mengeluhkan pemerintah saat ini kurang peka dengan kondisi petani tebu.

“Setiap kami akan panen, pasti akan terjadi impor besar-besaran. Sehingga kami kesulitan untuk mengembalikan modal,” keluhnya, seperti dilansir Tribunnews, 16 September 2014.

Mereka berharap pada Jokowi, yang sebentar lagi akan menjadi presiden untuk lebih peduli pada nasib petani. Caranya, dengan mengurangi impor pangan yang merugikan petani.

“Tanpa kebijakan pro petani kami tidak yakin bisa hidup. Pemerintah baru nanti hendaknya mengurangi impor pangan terutama tebu hingga 80 persen. Bahkan kalau perlu hingga 100 persen atau tidak impor pangan sama sekali. Kondisi petani saat ini sangat menyedihkan. Kami menunggu 12 bulan baru mendapat duit dari panen,” ujar Agus.

Kabarnya, dalam waktu dekat ini Tim Transisi akan berangkat ke Blora untuk melihat kondisi petani tebu.

“Mereka datang dengan spirit baru bahwa kebijakan yang terlalu membuka ruang rafinasi harus dikoreksi. Mosok sekian tahun kita tergantung dengan impor gula,” ujar Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkar dugaan kasus mafia impor gula. Karena kondisi ini merugikan industri gula dalam negeri.

Ketua Umum APTRI, Arum Sabil menyatakan ada indikasi fee yang mengalir dari penerima izin ke pemberi izin impor sebesar Rp 1.000 per kilogram.

Saat ini, kuota impor gula Indonesia mencapai 3,5 juta ton per tahun. Dengan begitu, pemberi izin diduga menerima fee sebesar Rp 3,5 triliun.

“Banyak masalah dalam kasus impor pangan. Termasuk gula. Karenanya, kami ingin KPK segera mengusutnya,” jelas Arum. (ph)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL