LiputanIslam.com-Mesir dan Sudan dikabarkan menentang tegas rencana Ethiopia untuk memulai tahap kedua pengisian air di bendungan al-Nahda. Sebab, hal ini bertentangan dengan kesepakatan awal antara tiga negara itu pada Maret 2015. tindakan Ethiopia ini juga dinilai melanggar hukum internasional tentang pemanfaatan perairan transperbatasan.
Menlu Mesir Sameh Shoukry dan Menlu Sudan Mariam al-Mahdi dalam pertemuan di New York Selasa (6/7) menyinggung tindakan berbahaya Ethiopia ini. Mereka menyatakan, hal ini menunjukkan niat buruk Ethiopia yang tidak mengindahkan dampak negatif dan kerugian Mesir serta Sudan.
Pertemuan Shoukry dan al-Mahdi merupakan kelanjutan koordinasi antara kedua negara terkait perkembangan terbaru masalah bendungan al-Nahda. Pertemuan ini juga dalam rangka persiapan untuk rapat Dewan Keamanan PBB, yang rencananya diadakan Kamis besok atas permintaan Sudan dan Mesir.
Sesuai statemen Kemenlu Mesir, Menlu Mesir dan Sudan menyepakati kelanjutan kontak dan pembicaraan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan. Tujuannya adalah agar negara-negara itu mendukung sikap Mesir dan Sudan untuk mencapai kesepakatan mengikat terkait pengisian air bendungan al-Nahda; kesepakatan yang menjaga kepentingan tiga negara dan memenuhi hak negara-negara yang dilintasi sungai Nil.
Ethiopia bersikeras memulai pengisian air al-Nahda, sementara Mesir dan Sudan bersiteguh untuk membuat kesepakatan tiga pihak terlebih dahulu yang menentukan jatah tahunan dari sungai Nil.
Media-media Mesir memperingatkan, tindakan Ethiopia adalah langkah yang memicu ketegangan dan ibarat deklarasi perang terhadap Mesir dan Sudan.
Siapa yang Diuntungkan oleh Perseteruan Ini?
AS dan Israel berada di balik problem-problem yang dihadapi negara-negara Kawasan. Apalagi air adalah masalah yang sangat vital bagi Rezim Zionis, hingga bisa dibayangkan bahwa masalah air adalah salah satu titik lemah permanen Israel. Sebab, tidak ada solusi untuk itu kecuali menguasai sebagian dari sungai Nil atau Eufrat.
Israel berkali-kali berusaha menekan Mesir untuk melaksanakan proyek pemindahan air Nil hingga Tanah Pendudukan melalui Sina. Pada tahun 2002, Israel meneken kesepakatan dengan Turki untuk impor air minum, namun tidak sampai ke tahap eksekusi. Kini, kehadiran Tel Aviv dalam kasus bendungan al-Nahda dan partipasi perusahaan-perusahaan Israel dalam proyek-proyek mendatang, termasuk ekspor energi listrik Ethiopia ke Israel adalah sesuatu yang bisa diprediksi.
Sikap keras kepala Ethiopia menunjukkan bahwa negara ini tidak menginginkan p[enyelesaian masalah ini, baik di Dewan Keamanan atau selainnya. Sebelum kini, Israel telah meneken sejumlah kesepakatan dengan Ethiopia terkait proyek air di danau Tana antara tahun 1990 dan 1996.
Israel berusaha untuk mendapatkan jatah dari Nil. Hal ini terungkap jelas dalam lawatan Benyamin Netanyahu di tahun 2016. Secara terang-terangan ia berkata bahwa “Israel akan membantuk Ethiopia untuk memulihkan dan meningkatkan jatahnya dari sungai Nil.”
Dengan demikian, peran Israel dalam kasus bendungan al-Nahda sudah mulai terbongkar. Peran Tel Aviv kian terkuak dengan melihat statemen Jubir Menlu Ethiopia Dina Mufti. Ia mengatakan, negaranya mungkin akan menjual energi listrik dan kelebihan jatah air ke pihak mana pun, “termasuk Israel.” (af/alalam)
Baca Juga:
5 Mata-mata Badan Intelijen Inggris Dijatuhi Hukuman Mati di Yaman
Ilmuwan Australia Diintimidasi untuk Dukung Versi Barat Soal Asal Covid-19