Indonesia Alami Politik Kartel, Benarkah?

0
127

Sumber: Lawjustice.co

Jakarta,LiputanIslam. Com—Seorang peneliti asal Belanda,  Ward Barenshot, menilai Indonesia saat ini telah jatuh pada politik kartel.

Putusan Barenshot ini didasarkan atas kenyataan bergabungnya Probowo Subianto,  oposisi pemerintah Joko Widodo pada dua kali pemilihan presiden.

“Keputusan Jokowi mengundang Prabowo ke kabinet adalah contoh poltik kartel di indoensia. Saya terkejut dan kecewa juga,” ungkapnya melalui teleconference dalam acara diskusi “Outlook Demokrasi” di Jakarta, Sabtu (21/12).

Peneliti Institut Studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV) itu mengatakan,  keadaan ini berdampak pada melemahnya iklil demokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan merapatnya beberapa partai yang sebelumnya menjadi oposisi. Menurutnya,  kondisi semacam ini hanya akan menghasilkan oposisi yang lemah di parlemen.

Baca: Senin, Pemerintah Umumkan Pemenang Desain Ibukota Baru

Gagasan Barenshot ditentang oleh Nur Iman Subono,  Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI). Menurutnya Indonesia tidak sedang mengalami politik kartel.  Apa yang terjadi di Indonesia hanyalah krisis representasi karena banyak masyarakat yang merasa tidak terwakili di parlemen.

Menurut Subono,  masyarakat juga merasa kesulitan memperbaiki situasi politik yang karena mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk terlibat dalam politik.

Istilah politik kartel memang tengah populer dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Menurut Daniel Katz dan Peter Mair,  politik kartel mulai terlihat pada 1995. Konsep kartel yang semula ada di sektor ekonomi itu mulai dibawa ke ranah politik.  Perdebatan ideologi,  visi-misi tidak lagi menjadi tolak ukur utama.  Dalam politik kartel,  yang ada hanyalah kepentingan. Sekalipun ada ideologi dan visi-misi yang disampaikan,  semuanya tak lebih dari sekedar kata-kata untuk membuai masyarakat.  (Ay/Gatra/Kompas)

DISKUSI: