Jakarta, LiputanIslam.com — Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyampaikan indeks kebebasan berekspresi dan menyampaikan berpendapat di Indonesia mundur sejak tahun 2014 pemerintahan Joko Widodo, dan tidak lagi dalam level bebas. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengomentarinya bahwa pemerintah terus berupaya mengelola keseimbangan antara stabilitas dengan demokrasi yang cukup sulit.
“Cara menyikapi dan mempersepsi situasi berbeda, pemerintah berpaya mengelola stabilitas dengan demokrasi karena di satu sisi tuntutan demokrasi luar biasa, apalagi dengan pertumbuhan media luar biasa, tapi sulit mengelola stabilitas dengan demokrasi,” kata Moeldoko di kantor staf kepresidenan (KSP) Jakarta, Jumat (18/10).
Baca juga: Pukat UGM Harap Jokowi-Ma’ruf Komitmen Berantas Korupsi dan Perkuat KPK
Berdasarkan situs freedomhouse.org, kebebasan berekspresi Indonesia mundur pada 2014 terkait penerbitan UU Ormas pada medio 2013. UU itu dinilai mengekang kebebasan warga Indonesia. Terutama setelah serangkaian diskriminasi kepada kalangan penganut Ahmadiyah. Hingga saat ini, menurut situs tersebut belum ada kemajuan dalam sektor kebebasan berpendapat. Elsam berpendapat ada andil pemerintahan Joko Widodo dalam kemunduran tersebut.
Salah satu yang disoroti adalah pasal karet yang semakin sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis. UU ITE serta pasal makar dan pasal penodaan agama KUHP jadi regulasi paling sering mengkriminalisasi kebebasan berpendapat.
Kebebasan berpendapat sangat terkait dengan stabilitas dan demokrasi. Menurut Moeldoko, pemerintah sudah berupaya maksimal untuk menjaga stabilitas keamanan yang terkadang tidak bisa dibaca oleh masyarakat dalam menyalurkan pendapat.
“Kita ingin menata demokrasi berjalan baik maka perlu aturan-aturan, kenapa demikian? Karena stabilitas tidak bisa diabaikan, risiko ini yang kadang tidak bisa dibaca teman-teman lain dan yang bisa baca dengan pasti adalah kami karena kami melihat betul situasinya,” ungkap Moeldoko. (Ay/Antara)