Sumber: Antara

Yogyakarta, LiputanIslam.com — Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) berharap pemerintahan Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo- K.H Ma’ruf Amin memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi dan mampu melaksanakan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saatnya bagi Presiden untuk menunjukkan bahwa visi misi anti korupsinya bisa dijalankan dengan baik dan dia masih memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi,” ujar Ketua Pukat UGM Oce Madril saat dihubungi, Jumat (18/10).

Oce mengatakan saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi terkait komitmen penguatan KPK dan pemberantasan rasuah cenderung menurun setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Oce pun berharap Presiden Jokowi dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK usai pelantikan.

“Mungkin ada baiknya Perppu KPK diterbitkan setelah pelantikan,” ujar Oce.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati Indramayu Senin Tengah Malam dalam OTT

Menurut dia, penerbitan Perppu KPK setelah pelantikan presiden dan wakil presiden adalah momentum yang tepat, karena pada saat itu, Jokowi sudah tidak lagi dibebani oleh berbagai persoalan, termasuk penyusunan kabinet.

“Setelah pelantikan berarti pemerintah baru telah terbentuk, masa pemerintahan kembali ke keadaan yang normal, masa transisi pemerintahan telah lewat, kabinet sudah terbentuk, mungkin pada masa tersebut presiden bisa lebih tenang menggunakan kekuasaannya,” ucap Oce.

Oce mengatakan penerbitan Perppu KPK merupakan hal yang krusial karena berkaitan dengan masa depan KPK. Dan seharusnya Jokowi tidak perlu khawatir menerbitkan Perppu KPK, karena dari segi risiko, hampir tidak ada dampak yang ditimbulkan. (Ay/Antara)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*