Jakarta, LiputanIslam.com— Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. Akan tetapi, keputusan Jokowi dalam memilih menteri disayangkan oleh sejumlah pengamat.
Pengamat Indef Andry Satrio menilai, keputusan Jokowi tidak tepat karena menempatkan politikus pada posisi kementerian strategis seperti pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Baca: Pengamat: Kabinet Baru Wacanakan Kepentingan Elit Politik 2024
Menurut Andry, seharusnya kementerian strategis seperti Kemenperin dan Kemendag diisi oleh orang-orang professional, bukan politikus.
“Saya melihat posisi strategis ini masih diisi dari partai. Idealnya, posisi ini berasar dari professional,” ujarnya Minggu (27/10).
Dia menyatakan, Kabinet Indonesia Maju banyak diramaikan oleh politisi. Tak sedikit dari politisi ini menduduki kementerian di sektor ekonomi, seperti Agus Gumiwang sebagai Menperin, Agus Suparmanto sebagai Mendag, Ailangga Hartarto sebagai Menko Perokonomian, dan Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan.
Dia mengatakan, latar belakang menteri akan berdampak pada kinerjanya dan kondisi ekonomi dalam negeri. Apalagi, saat ini Indonesia menghadapi situasi global yang tak menentu.
“Perang dagang China dan Amerika Serikat masih belum usai. Kedua negara inidihadapkan pada kondisi sama-sama mulai menanggung dampaknya,” kata dia.
Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz juga mengatakan hal yang serupa. Menurutnya, Jokowi kurang memperhatikan rekam jejak para menterinya.
“Ini risiko pengisian jabatan strategis tanpa filter yang kuat,” ucapnya.
Dia menuturkan, Jokowi seharusnya bisa melibatkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jendral Pajak dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri rekam jejak menterinya. (sh/cnnindonesia/tribunnews)