Jakarta, LiputanIslam.com — Lantaran isu kenaikan BBM semakin santer, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji kemungkinan presiden terpilih Joko Widodo menaikkan harga BBM untuk menekan beban APBN akibat subsidi. Bila harga BBM bersubsidi terpaksa dinaikkan, Jokowi nantinya akan meminta pengertian dan kepercayaan masyarakat. (Baca juga: Jokowi Hendak Naikkan Harga BBM, Mengapa?)
“Kami harapkan kepercayaan Pak Jokowi dan JK itu bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat seandainya kebijakan untuk menaikkan BBM bersubsidi itu terjadi,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon, 26 Agustus 2014, seperti dilansir Kompas.
Effendi menyadari rakyat nantinya akan banyak melontarkan protes jika Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi, akan dianggap tidak menepati janji kampanyenya untuk lebih menekan subsidi melalui pengalihan konsumsi BBM dengan energi alternatif.
Saat PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, partai ini paling vokal dalam menentang kenaikan BBM. Namun mengapa sekarang malah mendukung? (Baca juga: Jusuf Kalla: Harga BBM Harus Segera Dinaikkan)
“Kami selama ini tidak menentang penyesuaian harga. Saya selalu katakan, kenaikan harga adalah sebuah keniscayaan, tapi kalau tidak diawali dengan komitmen energi baru dan terbarukan, niscaya tidak akan kami berikan approval. SBY selama 10 tahun ini kan hanya ‘bancakan’ dari mafia migas yang membelenggu,” papar Effendi.
Anggota Komisi VII DPR ini memastikan apabila Jokowi memimpin, sektor hulu energi akan menjadi fokus utama agar sektor industri dan transportasi tidak terlalu bergantung pada BBM yang terus menggerus anggaran negara.
“Saat Jokowi menjadi presiden, kebijakan energi akan dimulai dari audit BPK di SKK Migas, Pertamina, dan ESDM,” imbuh Effendi. (Baca juga: Rencana Jokowi: Terbitkan Kartu Subsidi untuk Petani dan Nelayan)
Sebelumnya, Jokowi merasa keberatan dengan alokasi subsidi dalam RAPBN 2015. Menurutnya, peningkatan subsidi BBM yang mencapai Rp 44,6 triliun terlalu besar dan seharusnya dialihkan untuk anggaran pembangunan. Dengan kondisi ini, Jokowi meminta agar Presiden SBY bisa memperbaiki RAPBN 2015 dengan menekan angka subsidi. Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla pun meminta agar kenaikan harga BBM dilakukan dalam masa pemerintahan SBY. (ba)