Jakarta, LiputanIslam.com — Dikritik Yusril Ihza Mahendra, akhirnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani angkat bicara. Ia membantah jika program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) tidak memiliki payung hukum. Menurut Puan, peluncuran tiga kartu itu menggunakan payung hukum Undang-Undang APBN 2014.
“Jadi tiga-tiganya payung hukumnya adalah UU APBN 2014,” kata Puan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (7/11/2014) seperti dilansir Tribunnews.com.
Puan menjelaskan, justru karena telah memiliki payung hukum yang jelas, maka kementerian terkait dapat segera menggulirkan program tersebut. Instruksi Presiden, kata Puan, akan segera dikeluarkan sebagai instrumen penguatnya.
Puan juga menegaskan, pemerintah telah memiliki alokasi anggaran untuk program KIS, KIP, dan KKS. Ia menargetkan, pada 2015 anggarannya akan diupayakan melalui APBN Perubahan.
“Kenapa diperlukan inpres, karena inpres ini adalah penunjukan kepada Kemensos dalam menyalurkan program-program tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Yusril, menilai belum ada dasar hukum yang jelas tentang program kartu sosial yang dikeluarkan pemerintah. Menurut dia, Jokowi tidak bisa seenaknya membuat kebijakan tanpa landasan hukum yang jelas.
“Ini bukan mengelola warung. Tiga Kartu Jokowi harus jelas dasar hukumnya,” ujar Yusril.
Seperti diketahui, pada 3 November 2014, KIP, KIS dan KSKS resmi diluncurkan oleh Jokowi. Ketiga kartu sakti ini merupakan program unggulan di bawah komando Puan. Dan sejak diluncurkan, beragam kritik diarahkan kepada Jokowi dan menteri-menterinya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, menyatakan seharusnya sebelum pemerintah meluncurkan sebuah program, harus izin dulu dengan DPR.
Jokowi pun menjawab kritikan tersebut dalam akun resmi Facebook miliknya. Terkait tidak adanya komunikasi dan koordinasi dengan DPR, Jokowi mengatakan hal itu karena kesalahan di DPR sendiri yang tidak segera menyelesaikan konflik di internal mereka. Hingga saat ini kondisi para wakil rakyat di Senayan masih ricuh yang disebabkan adanya dualisme kepemimpinan.
“Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor kemana? Ketemu siapa? Ke komisi yang mana? Alat kelengkapan dewan-nya mana? Apa saya harus menunggu terus? Kita inginnya cepat,” tulis Jokowi. (ba)