Jakarta, LiputanIslam.com— Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, skema upah per jam lebih disukai pengusaha dan pekerja produktif.
“Sistem ini saya kira lebih disukai oleh pengusaha dan pekerja yang produktif. Karena sistem ini akan lebih menghargai produktivitas pekerja karena dihitung berdasarkan jam kerja, Kalau jam kerjanya kurang upahnya juga berkurang,” kata Piter di Jakarta, (27/12).
Dia mengatakan, skema upah per jam menyebabkan ketegangan antara pengusaha dan buruh. Sebab, kebanyakan pengusaha mendukung sekema upah per jam. Sedangkan, serikat buruh dengan tegas menolaknya.
Baca: KSPI: Sistem Upah Per Jam Bikin Buruh Kehilangan Daya Tawar
Untuk itu, kata Piter, pemerintah harus bisa menjembatani kepentingan keduanya, yaitu dengan meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan buruh.
“Hanya dengan cara itu maka kedua pihak bisa sepakat,” ucapnya.
Menurutnya, wacana upah per jam muncul salah satunya karena tuntutan pekerja yang terlalu tinggi sehingga pengusaha tidak mampu lagi memenuhinya. Banyak perusahaan yang pindah lokasi ke lokasi lainnya agar tidak terlalu terbebani dengan upah pekerja.
Saat ini, pemerintah masih menggodok skema upah per jam dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Penyerahan RUU tersebut ke DPR diprediksi akan dilakukan pada awal tahun depan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, pemerintah tengah mendengar berbagai masukan terkait penetapan rancangan undang-undang tersebut. Dia meminta agar semua pihak bisa bersabar.
“Masih dalam proses inventarisasi, sabar ya,” ujarnya. (sh/kompas/liputan6)