Jakarta, LiputanIslam.com— Pemerintah berencana merubah sistem upah saat ini dari gaji bulanan menjadi per jam. Perubahan sistem upah ini akan diatur dalam RUU Omnibus Law CIpta Lapangan Kerja.
Akan tetapi, rencana ini mendapat penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI menilai, jika sistem upah per jam diterapkan, buruh akan kehilangan daya tawar.
Dia menjelaskan, dengan jam kerja yang fleksible, pengusaha bisa saja menggunakan jasa buruh pada waktu-waktu tertentu saja. Dengan demikian, penghasilan buruh terancam berkurang.
Baca: Pemerintah Berencaca Ubah Gaji Bulanan Menjadi Upah Per Jam
“Bisa saja pengusaha mengatakan, hanya ingin mempekerjakan buruhnya selama dua jam per hari dengan sistem upah per jam tersebut,” jelas Iqbal, Jumat (27/12).
Oleh karena itu, upah buruh akan semakin berkurang jika rencana pemerintah terealisasi. Apalagi,
Selain itu, angka pengangguran di Indonesia masih tinggi sehingga ada gap yang besar terkait supply dan demand tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan, di negara maju di mana sistem upah per jam diterapkan itu angka penganggurannya kecil.
“Di negara industri maju yang menerapkan upah per jam, supply demand tenaga kerja dan angka penganggurannya relatif kecil. Selain itu, sistem jaminan sosialnya sudah layak termasuk adanya unemployment insurance. Sehingga mereka pindah kerja di pasar kerja relatif mudah,” terangnya.
Dia menambahkan, jika skema baru ini diterapkan, hak hidup buruh tidak terlindungi sehinga penurunan daya beli buruh terjadi. Hal ini akan berakibat terhadap penurunan konsumsi dan penurunan pertumbuhan ekonomi.
“Intinya buruh menolak sistim upah per jam yang absolut memiskinkan kaum buruh,” tegasnya. (Sh/liputan6/kompas)