Jakarta, LiputanIslam.com-Aturan kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta diperluas. Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menetapkan 16 ruas jalan perluasan kebijakan ganjil genap pada Rabu (7/8) lalu.
Ruas jalan baru tersebut yaitu Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim. Kemudian Jalan Fatmawati mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan Jalan TB Simatupang. Selanjutnya Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Raya dan Jalan Gunung Sahari.
Meski sudah diresmikan, Dewan perwakilan rakyat daerah (DRPD) DKI Jakarta mempertanyakan penerapan aturan ganjil genap yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat.
“Saya berharap sebelum diputuskan harus ada kajiannya dulu, sekarang kajian tidak ada,” kata Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Yani, saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (8/8).
Baca juga: Sepekan Penerapan, ETLE Sudah Rekam 1.134 Pelanggaran di Jalan
Kajian akademis, kata dia, diperlukan untuk mengetahui sejauh mana dampak positif dan negatif dari penerapan aturan ganjil genap. Oleh karena itu, William menilai perlu kehadiran pakar transportasi untuk mengkaji aturan ganjil genap sebelum diterapkan pada 9 September 2019.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Triwisaksana meragukan efektivitas kebijakan perluasan wilayah pembatasan kendaraan bermotor roda empat dengan sistem ganjil-genap dalam menekan kemacetan dan polusi Jakarta.
Pihaknya menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mempercepat program kebijakan lain yang lebih permanen, misalnya sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). (Ay/Antara)