Otong Sulaeman
LiputanIslam.com –Rakyat dan bangsa Indonesia kembali berduka akibat aksi para teroris. Lima personel polisi gugur saat menjalankan tugasnya. Mereka disandera oleh 156 narapidana teroris di Rutan Salemba (Komplek Mako Brimob), lalu dibunuh dengan cara-cara sadis khas kaum barbar teroris: disiksa, disayat, ditusuk, dan leher mereka digorok.
Bangsa Indonesia larut dalam suasana duka dan kemarahan. Ucapan simpatik disampaikan para netizen melalui media sosial. Tagar “KamiBersamaPOLRI” dan “TindakTegasTeroris” bergantian menjadi trending topic di Indonesia dalam dua hari terakhir ini.
Terlepas dari masalah sistem pengamanan dan kenyamanan di rumah tahanan yang harus dievaluasi, aksi teror ini mestinya menyadarkan bangsa ini betapa sangat berbahayanya kaum teroris, dan betapa masih terbukanya ruang bagi tindak terorisme di Indonesia. Adanya ratusan atau mungkin ribuan orang yang berada dalam tahanan dengan status sebagai napi terorisme menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat banyak, bahkan terlalu banyak bagi bangsa Indonesia. Belum lagi hasil penelitian dari berbagai lembaga yang menunjukkan bahwa jumlah warga Indonesia yang bersimpati terhadap ide-ide “jihad” ala terorisme ternyata mencapai angka jutaan.
Angka ini tentu saja amat sangat mengerikan. Mereka memang belum bisa ditindak, karena berdasarkan undang-undang yang ada, sekedar ide, meskipun sudah disampaikan secara terbuka melalui ceramah atau penulisan buku, tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan. Tindakan baru dilakukan kalau ide tersebut sudah sampai diimplementasikan. Alasannya apalagi kalau bukan masalah HAM dan kebebasan memiliki faham dan ideologi.
Saat ini, rencana revisi UU anti terorisme (UU No.15/2003) masih dalam proses ratifikasi. Sejak kasus bom Thamrin Januari 2016 lalu, upaya untuk merevisi ini mencuat. Para penegak hukum menyatakan bahwa UU yang ada tidak cukup untuk untuk bisa mencegah kemunculan tindak pidana terorisme. Akan tetapi, sampai sejauh ini, upaya untuk merevisi UU itu, khususnya terkait dengan kewenangan kepolisian untuk menindak pemilik ide terorisme, mendapatkan penentangan dari banyak pihak, khususnya kalangan LSM yang mengklaim diri mereka sebagai pembela HAM. Kalangan ini bahkan menyatakan bahwa UU yang ada sudah cukup banyak memberikan kewenangan eksklusif kepada penegak hukum, sehingga polisi dapat dengan mudahnya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan terhadap siapa saja yang diduga menjadi bagian dari jaringan terorisme.
Maka, dengan desain hukum yang masih carut-marut ini, segala bentuk ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi berseliweran di ruang publik, meracuni jiwa-jiwa bersih kaum muda Indonesia. Mereka diseret dan dicekoki dengan beragam ide yang absurd dan sesat tentang dunia yang hitam-putih, tentang kesesatan faham lain, dan tentang iming-iming bidadari surgawi kalau mereka mau melakukan tindakan barbar dan sadis; kalau mereka mau menciptakan ketakutan dan horor di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Lihatlah, betapa sangat absurdnya logika seperti itu. Atas nama HAM dan kebebasan memiliki ideologi, hukum kita tidak berkutik dan akhirnya membiarkan tumbuh dan berkembangnya sebuah potensi kejahatan yang sangat mengerikan. Konsep HAM dan kebebasan yang sebenarnya sangat mulia disalahgunakan secara serampangan. Akal, hati nurani, dan konsep kehidupan berbangsa-bernegara kita jelas-jelas menentang absurditas seperti ini. (os/editorial/liputanislam)