Otong Sulaeman
LiputanIslam.com –Keputusan resmi pemerintah untuk menolak keluarga para teroris pulang ke Indonesia masih meninggalkan sejumlah persoalan. Dengan keputusan ini, berarti pemerintah menolak argumentasi sejumlah pihak yang menyarankan agar keluarga para teroris itu dipulangkan dengan alasan hukum dan kemanusiaan. Para pengusul pemulangan meyakini bahwa secara hukum, keluarga teroris ISIS itu masih menjadi WNI, dan tugas pemerintah-lah untuk menerima mereka. Juga, dikatakan bahwa ratusan orang dari keluarga teroris itu kini hidup terlunta-lunta dan menderita di kamp-kamp pengungsian, tanpa masa depan yang jelas. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Maka, menjadi tugas pemerintah untuk melindungi HAM mereka.
Akan tetapi, memulangkan mereka juga dipastikan akan menciptakan banyak masalah besar di negeri ini. Intoleransi yang menjadi akar radikalisme beragama dan terorisme masih sangat tumbuh subur. Para ustaz dan politisi intoleran masih punya panggung. Suara mereka masih didengar ummat Islam. Faham intoleransi bahkan sudah ditanamkan kepada ribuan anak-anak kecil usia TK dan SD. Bisa dibayangkan, apa yang akan terjadi jika para teroris dan keluarganya itu pulang ke Indonesia. Sikap intoleran dan takfiri mereka yang melemah karena situasi berat yang mereka hadapi sekarang di Suriah, barangkali akan mendapatkan penyegaran kembali justru ketika kembali ke Indonesia.
Di sisi lain, program deradikalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ternyata hingga kini bisa dikatakan jalan di tempat, bahkan cendrung kontra produktif. Sangat sedikit terorisme yang berhasil disadarkan. Sebagian besar dari mereka tetap dengan ideologinya yang keras. Sebagian malah mengalami penguatan. Bahkan, yang membuat hati kita miris, sebagian dari narapidana terorisme itu mampu menularkan ideologi mereka kepada para tahanan lainnya di dalam penjara.
Alasan lain penolakan ISIS, adalah soal kewajiban pemerintah dalam menegakkan HAM atas warga negaranya. Jika teroris ISIS dan keluarganya dipulangkan dengan alasan HAM, akan muncul kritikan yang amat keras kepada pemerintah terkait dengan banyaknya kasus HAM di negeri ini, di mana negara tidak hadir di sana. Kaum Syiah di Sampang, Ahmadiyah di Nusa Tenggara, dan juga saudara-saudara kita di Papua, banyak dari mereka yang terusir dari kampung halamannya dengan cara yang ilegal, dan negara gagal menjamin hak-hak hidup dan tinggal di tempat sendiri bagi mereka itu. Padahal, mereka yang terusir itu bukanlah musuh negara. Mereka adalah warga negara yang baik, dan telah menyatakan sumpah setianya kepada NKRI.
Jadi, dengan menolak teroris ISIS dan keluarganya pulang ke Indonesia, bukan berarti tugas negara sudah selesai. Ada tiga hal sangat fundamental yang saat ini menjadi PR besar negara, yaitu masalah intoleransi, kegagalan program deradikalisasi, dan ketidakhadiran negara dalam kasus-kasus pelanggaran HAM atas kaum minoritas.
Kita berharap, isu pemulangan teroris ISIS dan keluarganya itu menjadi pelajaran bagi kita semua, tentang betapa masih banyaknya hal-hal yang harus dibenahi di negeri ini. Jika kita enggan mengambil pelajaran, tentu saja kita tak akan bisa berbenah, dan artinya, kita harus siap-siap untuk kembali terjatuh ke dalam persoalan yang pelik. (os/editorial/liputanislam)