Lagi, Pejabat Ditangkap KPK, Sampai Kapan?

0
185

LiputanIslam.com –Satu lagi pejabat daerah setingkat gubernur ditangkap KPK. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang menjabat posisi itu sejak September 2018 lalu, kini harus meringkuk di rumah tahanan KPK. Ia tiba-tiba saja harus mengenakan rompi oranye dengan tulisan tahanan KPK, diborgol, dan dipertontonkan ke publik di saat pimpinan KPK membacakan sangkaan yang dikenakan kepadanya. Padahal, beberapa jam sebelumnya, Nurdin Abdullah dengan nyaman tinggal di rumah dinasnya, dan menyandang gelar orang nomor satu di Provinsi Sulawesi Selatan.

Perputaran nasib bagi seorang Nurdin Abdullah seperti pergerakan roda yang sangat cepat. Ia sebelumnya disebut-sebut sebagai salah seorang calon pemimpin nasional. Karirnya hidupnya lumayan kimplit. Ia adalah akademisi, pengusaha, dan politisi yang sangat sukses.

Karir politiknya melesat dengan sangat cepat dan cemerlang. Di usia 45 tahun, ia memenangi pilkada di Kabupaten Bantaeng, dan ia kembali memenangi pilkada itu lima tahun kemudian. Nurdin menjadi bupati di sana selama dua periode dengan sederet prestasi dan puja-puji. Kabupaten Bantaeng menjelma menjadi salah satu kawasan di Indonesia timur yang menjadi contoh nyata tentang konsep perubahan yang bisa dilakukan oleh sebuah daerah tertinggal, asalkan warganya mau bekerja keras dan menjalankan pembangunan secara efektif dan efisien. Maka, Nurdin pun maju dalam pilgub tahun 2018, dan ia berhasil memenangi kontestasi dengan prosentase kemenangan sangat tinggi, jauh meninggalkan  suara para rivalnya.

Kini, Nurdin Abdullah dicokok KPK. Memang baru sebatas tersangka. Akan tetapi, sejauh ini, tidak ada satupun orang yang dijadikan tersangka oleh KPK yang berhasil lolos dari jeratan hukum. Karena, biasanya, KPK selalu punya bukti yang kuat saat melakukan penangkapan. Maka, berdasarkan kepada apa yang sudah terjadi selama ini, Nurdin Abdullah sepertinya memang akan bergabung ke dalam daftar pemimpin daerah yang mendekam di penjara gara-gara korupsi.

Kasus Nurdin ini lantas menyisakan banyak sekali pertanyaan klise: sampai kapan kita akan terus menyaksikan pejabat demi pejabat yang dibui karena tindak pidana korupsi ini? Mengapa Nurdin yang selama ini dikenal sebagai orang yang ‘bersih’ bisa sampai melakukan perbuatan tercela seperti itu? Jika dikatakan bahwa Nurdin adalah ‘korban’ dari sebuah sistem yang korup, bagaimana seorang guru besar yang ‘jenius’ seperti dia sampai gagal mendeteksi ‘permainan-kotor’ yang membuat siapapun akan terjerembab ke dalam kubangan dosa pencurian uang negara?

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), Nurdin adalah kepala daerah ke-295 yang ditangkap KPK dengan tuduhan korupsi, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini, yaitu sejak pilkada langsung digelar. Maka, pertanyaan lanjutannya adalah: apakah Nurdin tidak melihat betapa sangat banyak orang-orang yang seprofesi dengannya yang hidupnya menjadi hina? Tak mungkin ia tidak tahu. Lalu, mengapa ia tetap mau masuk ke dalam kubangan sistem politik yang sangat kotor seperti itu?

Pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak hanya tertuju kepada Nurdin Abdullah, melainkan juga kepada para petualang politik lainnya. Faktanya, dengan segala data yang sangat terang benderang tentang banyaknya pemimpin daerah yang dipermalukan gara-gara kasus korupsi itu, tiap kali pilkada digelar, bursa calon pemimpin daerah tak pernah sepi dari ambisi orang-orang yang ingin menduduki kursi panas itu.

Pasti ada yang salah dengan sistem pengelolaan negara seperti ini. Tidak mungkin sistem yang bagus dan sehat malah menciptakan keburukan dan mengorbankan para putera terbaik bangsa hingga nasib mereka sangat memalukan seperti itu. (os/editorial/liputanislam)

DISKUSI: