Jakarta, LiputanIslam.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tampaknya belum akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU KPK pada hari ini meskipun sejumlah perwakilan mahasiswa sebelumnya sempat memberi batas waktu terakhir penerbitan Perppu pada 14 Oktober 2019.
“Perppu KPK ini kan Presiden mendengarkan masukan banyak pihak, kemudian banyak yang bertanya ini mahasiswa memberi tuntunan ‘deadline-nya’ hari ini, ya beliau kan mendengarkannya dari berbagai pihak,” kata Adita saat dikonfirmasi soal penerbitan Perppu KPK di Jakarta, Senin (14/10).
Adita mengaku juga tidak tahu apakah Presiden Jokowi sudah menandatangani revisi UU KPK no 30 tahun 2002 tersebut.
“Nah kalau (penandatangan revisi) itu sebaiknya ditanyakan ke Setneg (Sekretariat Negara) deh karena saya juga itu lebih ke administrasinya,” ungkap Adita.
Bila sampai batas waktu 14 Oktober 2019 tuntutan mereka soal Perppu KPK tidak direalisasi, maka akan ada gerakan mahasiswa lebih besar lagi.
Presiden Jokowi pada 26 September 2019 lalu mengaku sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU KPK setelah bertemu dengan sejumlah tokoh nasional. Namun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Rabu (2/10) mengatakan bahwa Presiden Jokowi bersama seluruh partai pengusungnya tidak akan mengeluarkan Perppu UU KPK. Keputusan itu menurut Surya Paloh disepakati ketika Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung saat bertemu di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin (30/9).
Baca juga: Soal UU KPK, Mahfud MD Yakin Pemerintah Punya Solusi
Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menunda pelaksanaan dari Undang-Undang KPK hasil revisi karena banyak menimbulkan permasalahan.
“Kami masih sangat berharap kepada Presiden untuk menunda pelaksanaan dari undang-undang ini karena banyak sekali permasalahan. Ada lebih 26 pelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan konferensi pers yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa akan memperkuat KPK,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin.
Namun, ia juga menyatakan lembaganya siap menjalankan UU KPK hasil revisi dengan segala keterbatasan jika Presiden nantinya tidak mengeluarkan Perppu. (Ay/Antara)