Jakarta, LiputanIslam.com– Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD meyakini bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi atas beberapa persoalan terkait Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi. Salah satu solusi yang dapat digunakan ialah Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).
“Tentunya saya kira istana sudah punya jalan keluar soal itu. Hukum itu tidak bisa macet, pasti ada jalan keluar,” ucapnya usai menjenguk Menko Polhukam di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Jumat (11/10).
Mahfud juga menyoroti salah satu poin yang masih belum jelas atau salah ketik, yakni terkait batasan usia komisioner KPK. Pasal 29 huruf e menyebutkan, batas usia pimpinan KPK paling rendah 50 tahun. Namun dalam keterangan kurung tertulis ‘empat puluh tahun’.
Ia juga menjelaskan, jika UU KPK itu disahkan, maka hampir dipastikan nantinya akan menimbulkan masalah. Sebab salah satu pimpinan KPK yang baru terpilih Nurul Ghufron masih berusia 45 tahun. “Kalau umur 50 atau 40 tahun itu ya juga akan masalah kalau UU itu berlaku, (komisioner) KPK enggak bisa bekerja kan,“ ujarnya.
Baca: Kajian ICW: Jika Tidak Ada Perppu KPK, Maka Akan Ada 10 Konsekuensi yang Berbahaya
Namun saat ditanya terkait teknis Perppu, Mahfud MD enggan berkomentar. “Enggak tahu, itu Istana. Saya kan bukan Istana. Ditunggu saja,” tandasnya. (aw/kompas/jpnn).