Jakarta, LiputanIslam.com — Berdasarkan hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW), akan ada 10 konsekuensi yang akan timbul bila Presiden Joko Widodo tidak segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
“Ada beberapa konsekuensi logis jika kebijakan pengeluaran Perppu ini tidak segera diakomodir presiden,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/10).
Pertama, penindakan kasus korupsi akan melambat, diakibatkan pengesahan UU KPK yang baru, yang nantinya akan menghambat berbagai tindakan pro justicia, lantaran harus melalui persetujuan dari Dewan Pengawas, mulai dari penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan.
Kedua, Kedua, KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Berdasarkan pasal 3 UU KPK yang baru menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif.
Ketiga, menambah daftar panjang pelemahan KPK. Ramadhana menilai sepanjang lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai pelemahan terhadap KPK telah terjadi. Antara lain penyerangan terhadap Novel Baswedan, pemilihan pimpinan KPK yang dinilai sarat akan persoalan, serta pembahasan serta pengesahan UU KPK.
Keempat, Jokowi dapat dianggap ingkar janji pada NawaCita. Ia mengatakan pada poin keempat NawaCita jelas disebutkan Jokowi-Kalla menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
“Publik dengan mudah menganggap bahwa NawaCita ini hanya ilusi belaka saja jika presiden tidak segera bertindak untuk menyelamatkan KPK,” ucap Ramadhana.
Kelima, ICW berpandangan Indeks Persepsi Korupsi dikhawatirkan bisa menurun drastis bila revisi UU KPK benar-benar disahkan.
Keenam, terhambatnya iklim investasi. Ia mengatakan hal utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat adalah kepastian hukum karena jika KPK dilemahkan secara sistematis, sulit bagi Indonesia untuk bisa memastikan para investor tertarik menanamkan modalnya, di tengah masih maraknya praktik korupsi.
Ketujuh, Jokowi akan dinilai mengabaikan amanat reformasi 1998, tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana termaktub dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 pasal 3 ayat (3).
Baca juga: Terkait Survei LSI Perppu KPK, Hanura Ragu
Kedelapan, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, terutama mengenai penguatan KPK dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Kesembilan, citra Indonesia akan buruk di dunia internasional karena Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) telah mengeluarkan sikap terkait dengan pelemahan KPK. PBB menilai bahwa revisi UU KPK akan mengancam prinsip independensi KPK dan bertolak belakang dengan mandat dalam pasal 6 jo pasal 36 UNCAC.
Kesepuluh, pencapaian program pemerintah akan terhambat. ICW mengatakan, pada dasarnya kejahatan korupsi menyasar berbagai sektor strategis di Indonesia, mulai dari pangan, infrastruktur, energi & sumber daya alam, pendidikan, pajak, dan lainnya. Oleh KPK, setiap penyelenggaraan program tersebut dapat diikuti dengan penindakan jika ada pihak-pihak yang ingin menyelewengkan dana dan akhirnya menghambat berbagai capaian penting tersebut di Indonesia. (Ay/Antara/Tempo)