Jakarta, LiputanIslam.com — Terkait adanya perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang digawangi oleh partai-partai di Koalisi Merah Putih, KPK turut angkat bicara. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas Pilkada melalui DPRD akan membuat korupsi di daerah semakin menjamur. Mengapa?
“Praktek korupsi di Kepala Daerah tingkat II untuk IUP akan semakin parah dan semakin rentan karena korporasi tambang lebih mudah menyogok anggota DPRD dan sebaliknya anggota DPRD merasa lebih leluasa memeras kepala daerahnya,” ujar Busyro, seperti dilansir Detikcom, 8 September 2014.
Terkait kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, memang memunculkan sebuah pola tertentu. Perusahaan yang berkepentingan untuk mendapatkan izin usaha, akan memberikan uang pelicin kepada bupati. Inisiatif berasal dari kedua pihak.
Busyro juga memaparkan sejumlah poin kelemahan dari sistem Pilkada melalui DPRD. Salah satunya adalah soal hilangnya kesempatan untuk melibatkan masyarakat secara langsung melalui proses demokrasi.
“Dari sudut pandang untuk mematangkan kesadaran berdemokrasi, Pemilukada oleh merambah hak-hak demokrasi rakyat. Rakyat sebagai subyek hukum harus dihormati hak-hak politiknya,” kata Busyro.
“Jika selama ini parpol melakukan pendidikan politik dengan benar tentang hak-hak asasi sipil politiknya, maka rakyat akan marah jika hak-haknya dipangkas,” sambungnya.
Berikut ini adalak komentar-komentar dari netizen, yang pada umumnya tidak setuju dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
@djuwandihantarbumi, “Pilkada tak langsung sama saja memasung hak demokrasi rakyat , bahkan pembodohan rakyat secara struktural, masif dan sistematis. Ini upaya partai-partai yang kurang dukungan rakyat untuk cari celah mendapatkan kekuasaan yang ujung-ujungnya wani piro,” tulisnya.
@sriy_16, “Apa yang diungkakan KPK itu benar. Kalau kepala daerah dipilih DPRD pasti persentase terjadi KKN tinggi dikarenakan mereka yang diusung, kan yang dapat menguntungkan partai koalisi sedangkan kalau Pilkada langsung lebih meminimalkan persentase karena kita mengetahui calon yang kita pilih, mana yang benar-bena pro-rakyat.”
@irmanari, ”Apa gue bilang, ternyata KPK berpendapat begitu kan. Ya memang begitulah faktanya. Jadi ini sudah jelas akal-akalan partai koruptor untuk berkuasa dan memupuk korupsi sampai ke daerah-daerah. Rakyat sudah paham dan tahu kok, kubu dan partai mana-mana yang ngotot untuk melakukan revisi UU MD3 dan Pilkada tidak langsung, dan entah akal-akalan apalagi yang akan mereka gagas dan lemparkan di DPR.” (ph)