Jakarta, LiputanIslam.com – Jika pada bulan September lalu Tim Transisi Jokowi-JK lantang berkata akan membekukan PT Pertamina Trading Limited (Petral), tidak demikian halnya dengan hari ini. Setelah Kabinet Kerja terbentuk, kebijakannya justru berbanding terbalik.
Bagaimana tidak, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, bahwa Petral tetap bisa beroperasi dan tidak perlu dibubarkan. Ia berpendapat, keberadaan anak Petral yang berkedudukan di Singapura ini hanya perlu ditingkatkan pengawasannya.
“Petral itu tidak harus dibubarkan, tapi kontrolnya harus dapat yang bepihak ke nasional,” kata Sudirman dalam diskusi di Pisa Cafe, Jakarta, Sabtu (1/11/2014), seperti dilaporkan Detik.com.
Dalam manajemen pengawasan sendiri, ia menyebut, hal itu akan dilakukan melalui induk usahanya mengingat 100% saham Petral dimiliki Pertamina
“Petral itu 100% sahamnya dimiliki Pertamina, jadi kalau manejemen Pertamina baik, komisaris Pertamina baik, Petral ini bisa jadi suatu industri strategis bagi Indonesia,” jelasnya.
Dengan kedudukan di Singapura, ia menyebut hal tersebut justru menguntungkan bagi Indonesia agar lebih mudah menjalin komunikasi dengan pelaku usaha asing di dunia internasional. Banyak perusahaan asing di berbagai sektor yang menempatkan kantor perwakilannya di Singapura.
“Singapura adalah negara yang strategis dalam membangun bisnis,” tutupnya.
Padahal sebelumnya, dari Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa mafia migas diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Penindakan terhadap pelanggar hukum dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.
“Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin, 22 September 2014 seperti dilansir Kompas.
Dalam laporan Liputan Islam di sini, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan Petral selama ini bermasalah karena tidak pernah transparan tentang transaksi minyak mentah dan minyak jadi.
Mamit mengungkapkan kerugian yang diterima negara jika dalam transaksi ekspor impor antara Pertamina dengan Petral sebesar US$750 ribu per harinya. Angka kerugian US$750 ribu muncul dari asumsi dalam setiap transaksinya Petral melakukan penggelembungan harga (mark up) sebesar US$1.
“Jadi dengan mark up US$1 saja segitu (total mencapai US$750 ribu-red). Saya tidak kebayang berapa kerugian negara,” kata Mamit, seperti dilansir Gresnews.com, Rabu, (24/9/2014). (ba)