Jakarta, LiputanIslam.com – Wacana terkait pembubaran Petral yang tengah digodok oleh Tim Transisi menuai respon positif. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan Petral selama ini bermasalah karena tidak pernah transparan tentang transaksi minyak mentah dan minyak jadi.
Mamit mengungkapkan kerugian yang diterima negara jika dalam transaksi ekspor impor antara Pertamina dengan Petral sebesar US$750 ribu per harinya. Angka kerugian US$750 ribu muncul dari asumsi dalam setiap transaksinya Petral melakukan penggelembungan harga (mark up) sebesar US$1.
“Jadi dengan mark up US$1 saja segitu (total mencapai US$750 ribu-red). Saya tidak kebayang berapa kerugian negara,” kata Mamit, seperti dilansir Gresnews.com, Rabu, 24 September 2014.
Menurut Mamit, ada dua hal yang menyebabkan munculnya mafia migas. Pertama, karena pembelian impor minyak mentah maupun impor minyak jadi. Hal itu menjadi satu peluang bisnis yang memiliki jumlah angka yang besar.
Kedua, ketika pemerintah menjual haknya atas sumber daya alam (SDA) kepada pihak luar. Hal itu terjadi karena kemampuan anak bangsa tidak mampu mengolah SDA.
“Ketika dalam proses menjual tersebut mafia migas muncul dalam hal permainan harga,” ujar Mamit.
Ironisnya, kata Mamit, meski tidak berperan secara langsung, kalangan pejabat negara juga ada yang bermain di dalam lingkaran mafia migas.
Sementara itu, mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) atau sekarang disebut SKK Migas Raden Priyono menyatakan praktek mafia minyak di Indonesia sebenarnya juga melibatkan PT Pertamina (Persero).
Menurut Priyono, praktek mafia minyak yang melibatkan Pertamina karena Pertamina lebih memilih minyak dari luar negeri ketimbang dari hasil yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Dia menceritakan pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala BP Migas, pihaknya memilih untuk ekspor akan tetapi Pertamina tidak mau terima dari KKKS dengan alasan ingin minyak impor.
Dia menilai praktek mafia selalu berada dibalik importasi minyak. Bahkan gejala mafia minyak sudah terjadi di era Soeharto. Namun importasi minyak mengalami peningkatan pada saat Hatta Rajasa menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Bahkan Priyono menduga keterlibatan Pertamina dalam mafia impor minyak karena ada keterkaitan dengan keberadaan perusahaan PT Pertamina Energy Trading (Petral). Menurutnya hanya Pertamina yang memegang penuh kendali atas Petral. “Itu harus diperbaiki. Laten sekali. Orangnya (mafia minyak) itu saja,” kata Priyono. (ph/gressnews)