Jakarta, LiputanIslam.com— Pemerintah akan menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan di semua kelas, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau mereka yang ditanggung negara.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, pemerintah mengambil langkah tersebut untuk mengatasi masalah defisit BPJS kesehatan yang terus mengalami kenaikan.
“Semua kelas (akan naik). Karena antara jumlah urunan dengan beban yang dihadapi oleh BPJS tidak seimbang, sangat jauh,” kata Moeldoko, Selasa (6/8).
Baca: 81% Pengguna BPJS Puas, Benarkah?
Dia menuturkan, kenaikan iuran ini adalah hal yang wajar sebab pihaknya sering menerima persoalan-persoalan mengenai BPJS Kesehatan. Kenaikan tersebut juga sebagai pengingat agar masyarakat sadar bahwa kesehatan itu mahal.
“Saya tak ingin ada istilah kesehatan itu murah. Sehat itu mahal. Kalau sehat itu murah, orang nanti menyerahkan ke BPJS. Mati nanti BPJS,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, nominal kenaikan iuran akan berbeda-beda tergantung kelasnya. Hal ini mengacu pada jumlah pesesrta di masing-masing kelas dan status peserta.
“Tidak (sama per kelas), ini demi keadilan. Nanti kami lihat efeknya, PBI seperti apa, non PBI seperti apa,” kata Mardiasmo, Jakarta, Rabu (7/8).
Selain itu, nominal final tarif iuran juga akan ditentukan oleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikeluarkan pada akhir Agustus. (sh/cnnindonesia/tempo)