Jakarta, LiputanIslam.com–Survei yang dilakukan oleh Myriad Research Commited terhadap pengguna layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunjukkan hasil tingginya tingkat kepuasan pengguna. Dalam survei yang dilakukan pada 24 September sampai 15 Oktober 2014 itu, 81% dari total 17.280 responden menyatakan puas terhadap BPJS Kesehatan. Namun, sejumlah pengamat menilai masih banyak kekurangan yang dilakukan BPJS.
Hasil survei ini disampaikan oleh BPJS di Media Center BPJS Kesehatan, Jumat (2/1/2015).
“Presentase indeks kepuasaan peserta terhadap fasilitas kesehatan diperoleh dari gabungan antara kepuasan peserta di FKTP 80 persen dan di FKRTL 82 persen. Pada tiingkat FKTP, indeks kepuasaan peserta yang dilayani oleh puskesmas terbilang sama persis dengan indeks kepuasaan peserta yang dilayani dokter praktek perorangan (DPP) dan klinik, yaitu 80 persen,” jelas Healthcare Specialist Myriad Research Committed, dr Dessy Chairini, seperti dikutip okezone.com.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah berjalan hampir satu tahun. Awal November 2014, pemerintah juga telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang akan menyempurnakan program JKN. Kartu ini memprioritaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti gelandangan, yatim piatu, orang cacat, penghuni panti asuhan dan lainnya, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,7 juta jiwa.
Selama ini mereka belum ter-cover dalam program JKN, sebagai penerima bantuan iuran (PBI), yang jumlahnya mencapai 86,4 juta jiwa.
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang mempunyai kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, serta sebagai pengawas eksternal BPJS Kesehatan, masih menemukan banyak kendala terkait pelaksanaan program JKN.
Dari hasil monitoring di lapangan, DJSN melihat perlu adanya perbaikan dan sinkronisasi antara program JKN dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Apalagi sampai sekarang masih banyak kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan Jamkesdanya dengan JKN.
“Kami mengimbau kepada pemerintah daerah (pemda), agar budget kebijakan Jamkesdanya tidak lagi untuk jaminan sosial, melainkan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan (faskes). Kami masih temukan di lapangan, masih banyak kabupaten/kota, maupun provinsi yang kekurangan rumah sakit hingga puskesmas,” kata anggota DJSN, Subiyanto di Jakarta, seperti dikutip beritasatu.com.
Sinkronisasi ini, menurutnya juga penting dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara program JKN dengan Jamkesda. Sebetulnya orang miskin yang tercakup dalam program Jamkesda sudah menjadi bagian dari PBI.
Lalu dalam memberikan pelayanan, lanjutnya, masih ditemukan puskesmas yang belum memiliki database peserta dan tidak memahami 155 diagnosa penyakit, yang mesti dilayani di layanan primer. Akibatnya, tingkat rujukan ke rumah sakit menjadi tinggi, antara 20 – 40 persen. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan pasien di rumah sakit.
“Rumah sakit juga ada kecenderungan belum melaksanakan MoU secara utuh. Masih ada perilaku yang menyuruh pasien untuk naik kelas perawatan, beli obat sendiri, bahkan harus deposit sejumlah uang terlebih dahulu,” tambah anggota DJSN lainnya, Soeprayitno.
Sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran peserta juga dikeluhkannya. Hal ini pada akhirnya memunculkan praktik percaloan. “Masyarakat di beberapa daerah sulit mengakses tempat pembayaran iuran, karena saat ini hanya tiga bank yang bisa melayani, yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Sementara di daerah tertentu bank tersebut tidak tersedia,” sambungnya.
Dari sisi peserta, anggota DJSN, yang juga ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin melihat masih banyak masyarakat yang baru mendaftar jadi peserta saat sakit. Lalu setelah sembuh, tidak sedikit yang berhenti membayar. “Ini tentu sangat egois, karena prinsip BPJS Kesehatan itu kan gotong royong,” kata Zaenal.
Agar ketersediaan dana BPJS Kesehatan untuk membayar klaim tidak terganggu, BPJS Kesehatan kemudian mengeluarkan aturan kepesertaan baru aktif tujuh hari setelah iuran pertama dibayarkan. Ditambahkan Zaenal, aturan ini tidak berlaku untuk golongan PBI dan peserta mandiri kelas tiga dari golongan tidak mampu.
Namun menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, aturan baru BPJS Kesehatan ini telah melanggar hak-hak rakyat. “JKN ini asuransi sosial, bukan asuransi swasta. Peserta mempunyai hak untuk langsung mendapatkan pelayanan ketika sudah membayar,” tegas Hasbullah.
Hingga awal Desember 2014, total jumlah peserta BPJS Kesehatan sudah mendekati angka 132 juta jiwa. (fa)