Jakarta, LiputanIslam.com — Dituding tidak konsisten terkait kenaikan harga BBM, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan angkat bicara. Selain menolak partainya disebut sebagai oposisi, dia juga membantah PDI-P tak konsisten bila mendukung wacana kenaikan harga tersebut. (Baca juga: Dulu Menolak, Kini PDI Perjuangan Dukung Kenaikan Harga BBM)
“Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu,” tepis Megawati , seperti dilansir Kompas, 29 Agustus 2014.
Menurut Megawati, antrean warga untuk mendapatkan BBM subsidi ditambah pembatasan pasokan BBM bersubsidi pada beberapa hari terakhir, telah membuat rakyat kacau. Pada saat bersamaan, ada fakta terjadi defisit anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).
“Ini yang harus diketahui, bagaimana mencari pemasukannya,” ujar Mega. Ia menyebut, bahwa kenaikan harga BBM bukanlah hal sembarangan, dan pihaknya telah melakukan pertimbangan. (Baca juga: Jokowi Gagal Lobi SBY untuk Naikkan Harga BBM Bersubsidi)
Selama 10 tahun berada di luar pemerintahan, lanjut Megawati, PDI-P bukan berarti mengambil sikap oposisi. “Kalian mesti tahu konstitusi. Tidak ada oposisi di Indonesia. Kami berada di luar kabinet. Kami bersikap, tidak pernah oposisi,” papar dia.
Sebagai bukti partainya hanya mengambil posisi politik berada di luar kabinet, Megawati menyebutkan kehadiran calon yang diusung PDI-P dalam beragam pemilu kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. (Baca juga:Mafia Minyak dan Kebohongan BBM Subsidi)
Mucul Video Jokowi Menjawab Mengapa BBM Harus Naik
Tim Jokowi –JK memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ide dan gagasannya, termasuk dalam menjawab pertanyaan masyarakat terkait keinginannya menaikkan harga BBM. (Baca juga: Jokowi Hendak Naikkan Harga BBM, Mengapa?)
Menurut Jokowi, subsidi BBM yang besar ini akan dialihkan untuk sektor lain yang lebih produktif. Seperti, memberikan subsidi pupuk bagi para petani, atau solar dan perbaikan mesin bagi nelayan, juga untuk membantu mengembangkan UKM. Dengan demikian, kata Jokowi, produktivitas akan meningkat. (Baca juga: Rencana Jokowi: Terbitkan Kartu Subsidi untuk Petani dan Nelayan)
Selain itu, lajut Jokowi, selama ini 70% subsidi BBM dinikmati oleh para pengguna mobil. Bahkan, 88% anggota dewan dan pejabat pemerintah juga turut menggunakan BBM bersubsidi yang bukan haknya.
Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah, murahnya harga BBM menyebabkan masyarakat yang mampu berlomba-lomba untuk membeli kendaraan, yang memicu terjadinya macet dimana-mana. (Baca juga: Subsidi BBM, Siapa Pihak Ketiga yang Diuntungkan?)
“BBM naik, harga kebutuhan naik, akan diimbangi dengan produktivitas pertanian, perikanan yang juga meningkat,” demikian pesan akhir pada video tersebut. (ba)