Jakarta, LiputanIslam. Com—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Ia mengeluhkan ketimpangan ekonomi yang tak kunjung selesai di Indonesia. Bahkan, menurut Said, rakyat kerap kali hanya dilibatkan saat kontestasi politik berlangsung.
“(Persoalan) yang belum (selesai) adalah toleransi di bidang ekonomi, harmonis di bidang ekonomi. Di kita sudah jadi korban, kita sudah ditinggal, kita selalu dilecehkan. Ketika ada kepentingan politik, kita diajak. Sudah selesai, kita ditinggal, rakyat ditinggal,” kata dia dalam konferensi pers tentang refleksi akhir tahun 2019 di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (2/1).
Pimpinan PBNU itu mengkritik lambatnya pengaplikasian sila kelima pancasila yang berbunyi, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. ”
PBNU, kata Kiai Said, juga mengingatkan tugas pemerintah adalah mengakselerasi pemerataan distribusi kesejahteraan dan pemerataan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi yang berkeadilan. Dia menambahkan, NU mendorong agar pemerintah fokus menjalankan program pemerataan dan memotong mata rantai ketimpangan.
Kritik PBNU mendapat dukungan dari Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Baca: Pagar Nusa Siapkan Pendekar, Kawal Muktamar NU di Lampung
Salah satu Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas sepakat dengan pandangan Kiai Said Aqil yang mengatakan ketimpangan ekonomi timbul karena kegagalan pemerintah mengelola negara.
Pembangunan selama ini, jelas Anwar Abbas, hanya berorientasi terhadap pertumbuhan, tapi mengabaikan pemerataan.
Ia menyebut kebijakan pemerintah saat ini bisa menimbulkan krisis ekonomi seperti 1998. Hal itu bila tidak bisa kita antisipasi, maka pada gilirannya tentu akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri.
“Sehingga tidak mustahil juga akan bisa memantik bagi terjadinya krisis ekonomi dan politik seperti tahun 1998,” terang Anwar dikutip dari indopolitka.com. (Ay/Tempo/indopolitika)