Jakarta, LiputanIslam.com— Ombudsman RI mendukung kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan. Namun, Ombudsman menyarakan agar kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap.
“Makanya tadi kita bisa memaklumi, ini ada kesalahan di awal, kan dari awal sudah punya (usulan kenaikan tarif dari DJSN) enggak pernah diikuti, tiba-tiba ketika angkanya di ujung ini terasa kok menjadi sangat besar, akhirnya digenjot saat ini, ini kan kesalahan awal yang tidak gradual kenaikannya,” kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya, Kamis (12/9).
Baca: Iuran Jadi Persoalan Utama Defisit BPJS Kesehatan
Dadan mengatakan, kenaikan iuran tersebut bisa dimaklumi, tapi hanya untuk kategori penerima bantuan iuran atau PBI saja lantaran ditanggung oleh pemerintah.
“Karena itu dibayar oleh pemerintah, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” ucapnya.
Sedangkan untuk tarif iuran penerima bantuan upah dan peserta iuran mandiri lebih baik dinaikkan secara bertahap agar kenaikan tidak terasa mendadak.
“Sembari menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah dahulu, agar orang rela untuk membayar karena sudah merasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan rincian kelas mandiri I naik 100 persen dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per peserta per bulan, iuran kelas mandiri II naik dari Rp 59 ribu menjadi Rp 110 ribu per peserta per bulan. Dan iuran kelas mandiri III naik Rp 16.500 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per peserta per bulan. (sh/cnnindonesia/tempo)