Jakarta, LiputanIslam.com— Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, defisit BPJS Kesehatan tidak lain disebabkan oleh iuran.
Fachmi menegaskan, BPJS Kesehatan akan berkelanjutan jika dananya dihasilkan dari hasil iuran, bukan dari talangan pemerintah.
“Yang harus kita bangun ke depan ini, kalau sistem ini akan sustain, pasti basisnya iuran. Jangan sampai basis dana tambahan,” kata Fachmi, Jakarta, Rabu (11/9).
Baca: IGJ: Kenaika Iuran BPJS Tak Solutif
Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menyampaikan, pihaknya tidak menuntut Presiden Joko Widodo untuk melakukan penandatanganan regulasi penyesuaian iuran.
“Selain itu, BPJS Kesehatan adalah lembaga yang berada di bawah Presiden sehingga posisi BPJS Kesehatan adalah patuh dan loyal terhadap keputusan Presiden,” ujarnya.
Selama ini, defisit BPJS Kesehatan terjadi karena iuran yang underpriced dan adverse selection pada PBPU/peserta mandiri. Banyak peserta yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal. Akan tetapi, setelah sembuh, mereka berhenti membayar iuran.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan PBPU/peserta mandiri hanya 53,7 persen. Sejak 2016 sampai dengan 2018, besar tunggakan PBPU/peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp15 triliun. (sh/republika/cnbcindonesia)