Jakarta, LiputanIslam.com— Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih belum final.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, masih ada beberapa tahap lagi sampai kenaikan iuran tersebut disahkan dalam peraturan presiden (perpres).
Baca: BI Prediksi Kenaikan Iuran BPJS akan Dorong Inflasi
“Masih dua tahap lagi, sedikit lagi,” kata Ngabalin di Jakarta, Jumat (30/8).
Dia mengaku sudah mengetahui rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Akan tetapi, dia masih belum bisa memastikan apakah kenaikan tersebut mulai berlaku 1 September 2019.
“Tadi saya komunikasi juga dengan ibu Menteri, cuma kan belum selesai pembahasan. Saya janji, saya akan memberikan informasi pertama kalau sudah selesai,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah ditentukan. Saat ini, pihaknya hanya menunggu disahkannya besaran iuran yang akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Dia mengatakan, kenaikan iuran ini diharapkan bisa menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang berpotensi sampai Rp 32,84 triliun hingga akhir 2019
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp1,9 triliun pada 2014. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp9,4 triliun pada 2015, dan Rp 6,7 triliun pada 2016.
Kemudian, defisit tersebut membengkak dua kali lipat pada 2017 menjadi Rp13,8 triliun dan pada 2018 menjadi Rp 19,4 triliun. (sh/detik/medcom)