Jakarta, LiputanIslam.com— Pemerintah berencana akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 100 persen pada 1 September 2019. Kenaikan iuran tersebut disebabkan karena BPJS terus mengalami defisit.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, kenaikan iuran BPJS dapat mendorong inflasi nasional. Sebab, iuran BPJS menjadi komponen pengeluaran bulanan masyarakat.
Baca: Pemerintah Pastikan Iuran BPJS Naik di Semua Kelas
Menurut Perry, dampak inflasi tersebut akan terasa sekali, khususnya ketika masyarakat membayarnya untuk pertama kali. Meskipun demikian, inflasi hanya bersifat sementara karena berasal dari komponen harga-harga yang diatur pemerintah (administered price).
“Seingat saya bobotnya (pengeluaran iuran BPJS Kesehatan) tidak terlalu besar, sehingga dampak terhadap inflasi insyallah tidak terlalu besar. Kalau terkait administered price, dampaknya sesaat, satu kali,” kata Perry, Jumat (30/8).
Dia menyampaikan, kenaikan iuran BPJS tidak akan membebani inflasi terlalu lama. Sebab, masyarakat akan bisa menyesuaikan nominal pengeluaran untuk BPJS tiap bulannya.
Dia optimis, inflasi hingga akhir tahun masih tetap terkendali di kisaran 3,5 persen. Suplai barang dan jasa di Indonesia diperkirakan masih bisa memenuhi permintaan dalam negeri meski pertumbuhan konsumsi hanya 5,05 persen pada kuartal I 2019 dan 5,07 persen pada kuartal II 2019.
“Tingkat permintaan masih di bawah kapasitas produksi yang potensial, sehingga kenaikan permintaan masih dapat dipenuhi dari kapasitas produksi,” ujarnya.
Selain itu, ekspektasi inflasi pelaku pasar keuangan, ekonom, konsumen, hingga produsen masih di angka yang rendah. Sebab, seluruh kalangan percaya dengan kredibilitas kebijakan bank sentral nasional dan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi. (sh/liputan6/cnnindonesia)