Jakarta, LiputanIslam.com — Kendati presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK telah menolak pengadaaan mobil baru untuk para menterinya, namun Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap pada keputusan untuk membeli mobil Mercedez Benz, yang akan digunakan untuk kabinet mendatang.
Sebelumnya, Jokowi sudah ditanya terlebih dahulu oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengenai pengadaan mobil menteri, dan jawaban Jokowi, pengadaan mobil baru untuk menteri tidak diperlukan.
“Tiga bulan lalulah, saya ditelepon. Saya bilang ndak usah saja, pakai mobil lama saja,” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa, 9 September 2014, seperti dilansir Kompas.
Begitu pula halnya dengan JK. Ia menentang pengadaan mobil tersebut. “Harusnya tidak usah beli mobil dinas baru,” tegas JK.
JK mencontohkan, pada 2004 lalu saat dia menjadi wapres di pemerintahan SBY periode 2004-2009, tidak ada pengadaan mobil dinas dan tetap pakai mobil lama.
“Itu juga bisa dilakukan periode ini. Mobil dinas itu bisa dipakai 10 tahun lamanya,” ungkapnya.
JK menyayangkan jika uang negara sebesar itu, hanya digunakan untuk pengadaan mobil dinas. Lantaran, masih banyak yang butuh anggaran. Mobil dinas tersebut, menelan dana sekitar Rp 91 miliar.
Direktur Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mempertanyakan alasan Sudi Silalahi meneruskan pengadaan tender mobil, kendati Jokowi-JK sejak awal menolak. Menurutnya, bukankah pemerintah bisa membeli mobil lain yang lebih murah dan pantas?
“Jika permintaan Jokowi membatalkan tidak digubris dan tetap dipaksakan dengan kendaraannya didatangkan, maka langkah terakhir sebaiknya Jokowi meminta saran KPK untuk menyelidiki pengadaannya setelah dilantik,” kata Fahmi. (Baca juga: Meski Kaya Gas Alam, Pemerintah Pilih Impor Elpiji)
Fahmi menilai, pengadaan mobil ini merupakan pesan implisit bahwa SBY merasa tidak memerlukan dan tidak mau diganggu Tim Transisi Jokowi-JK selama dia masih menjabat.
“Soal mobil-mobil Mercedez para menteri saja tidak bisa dikomunikasikan Tim Transisi dengan Pemerintahan SBY, apalagi program-program lain? Politik itu lihat gelap dalam terang, lihat terang dalam gelap,” ujarnya, seperti dilansir Beritasatu.com, 10 September 2014. (Baca juga: Tak Sejalan Dengan Gerindra Terkait Pilkada, Ahok Siap Hengkang)
Fahmi menjelaskan, curhatan dan komplain SBY terhadap Tim Transisi pada Jumat lalu menegaskan bahwa program dan kebijakan masih tetap tanggung jawabnya hingga 20 Oktober. Itu bukti bahwa agenda Jokowi tidak bisa dipaksakan selama SBY masih menjabat. (ph)