Jakarta, LiputanIslam.com — Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak main-main dengan penolakannya terhadap rencana Pilkada tak langsung. Hari ini ia akan mengirimkan surat pengunduran diri kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra. Hal itu sebagai bukti keseriusannya melepas status sebagai kader Gerindra karena ketidaksamaan pandangan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada. (Baca juga: Survey LSI: Mayoritas Masyarakat Dukung Pilkada Langsung)
“Hari ini saya akan siapkan suratnya kirim ke DPP, untuk nyatakan keluar dari Partai Gerindra,” tegasnya di Jakarta, 10 September 2014, seperti dilansir Liputan6.
Menurut Ahok, ia dan Partai Gerindra sudah tidak sejalan lagi. Sebab, Gerindra mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sementara ia secara pribadi menolak perubahan mekanisme itu karena menganggap akan merugikan rakyat. (Baca juga: Ahok Tak Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD, Mengapa?)
Menurut AD/ART partai politik, kader harus menaati seluruh keputusan partai. Jika kader tidak bisa menaati keputusan tersebut harus keluar. Maka, sebagai konsekuensi politik itulah dirinya memutuskan hengkang dari Gerindra.
“Makanya saya akan menyiapkan surat untuk mengajukan berhenti sebagai kader Partai Gerindra. Saya lagi siapkan hari ini. Ya karena bagi saya Partai Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan saya, untuk memberikan rakyat sebuah pilihan terbaik,” jelasnya. (Baca juga: Pilkada, dan Manuver Politik Indonesia)
Ahok menuturkan, dulunya yang membuat dia tertarik pindah ke Gerindra karena konsep yang ditawarkan Gerindra. Yakni jika ia dengan rekam jejak bersih mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka kesempatan membuktikan pilihan rakyat dan DPRD itu berbeda. Orang jujur, lanjut Ahok, memiliki kesempatan terpilih memimpin daerah.
“Tapi bagi saya itu (RUU Pilkada) sudah beda jauh dengan konsep awal Gerindra. Dulu di Gerindra bangga, bisa kalahkan semua partai. Tidak perlu koalisi dengan partai, karena yakin rakyat cerdas lihat pemimpin berdasarkan rekam jejak,” ucap Ahok. (ph)