Jakarta, LiputanIslam.com — Tim pencari fakta (TPF) dalam melakukan investigasi kasus Novel Baswedan hingga kini belum berhasil diungkap, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk TPF baru.
“Kegagalan polisi mengungkap kasus Novel Baswedan harus diakui oleh Presiden Jokowi karena sebagai pimpinan tertinggi aparat kemanan Indonesia, Presiden seharusnya merasa terserang wibawa dan reputasinya,” ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani di Jakarta, Sabtu (19/10).
Yati menilai seharusnya polisi sudah berhasil mengungkap kasus Novel Baswedan yang dinilai sudah berlarut-larut karena bukti-bukti untuk kasus Novel Baswedan telah terkumpul, di antaranya sidik jari, sketsa pelaku serta CCTV.
Baca juga: Pengamat Ingatkan Jokowi Tidak Memasukkan Koruptor di Kabinet Baru dan Memilih Profesional
KMS melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Mereka meminta TPF yang baru harus dipastikan independen dan transparan dalam penyelidikan itu, terutama karena terdapat dugaan keterlibatan polisi dalam kasus ini. TPF yang baru pun harus diberikan wewenang untuk menyerahkan temuannya langsung ke Kejaksaan Agung dan badan disipliner internal Kepolisian.
Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai bahwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan merupakan perkara yang tidak mudah sehingga Polri membutuhkan tambahan waktu untuk mengungkapkannya. Presiden Jokowi pun sudah memberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Sebelumnya, TPF beranggotakan 65 orang, 52 di antaranya anggota Polri, 6 orang dari perwakilan KPK, dan 7 pakar dari luar kepolisian dengan masa kerja selama 6 bulan yang berakhir pada 9 Juli 2019 namun hingga masa kerja berakhir, TPF tidak menyampaikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan.
(Ay/Antara)