Makassar, LiputanIslam.com — Pengamat politik dan hukum dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Arqam Azkin saat diskusi milenial dan nonton bareng pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (20/10), mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memasukkan nama-nama yang masih bersangkutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau diduga terlibat korupsi dalam kabinet barunya.
“Presiden Jokowi agar tidak terjebak memasukkan orang bermasalah dalam kabinetnya, apalagi orang yang sudah dipanggil KPK hingga mangkir dari beberapa panggilan,” ujar Arqam.
Menurut dia, bila nama pembantu presiden atau para menteri masih tersandung kasus Korupsi, lalu dimasukkan kabinet, maka akan menjadi beban baru kabinet dalam pemerintahannya, sehingga mengganggu jalannya pemberantasan korupsi seperti yang dituangkan dalam visi misinya saat kampanye, yakni Penegakan Sistem Hukum Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
“Masih banyak orang cerdas di negara kita ini yang mumpuni. Bila KPK telah mengincar nama-nama yang telah dipanggil, sebaiknya jangan dikasih masuk, apalagi oknum itu dari partai politik yang diduga terlibat korupsi,” ujar dia pula.
Ia menambahkan bahwa tantangan berat Pak Jokowi adalah bagaimana menguatkan dan semakin mendorong upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi yang masih menjadi persoalan besar bangsa Indonesia.
Sementara Pengamat ekonomi dari Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih dan menempatkan orang-orang profesional dalam kabinet kepemimpinan 2019-2024.
“Orang-orang profesional khususnya di kementerian strategis sangat diperlukan untuk mewujudkan program Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan harus kerja dan kerja cepat untuk membangun Indonesia,” ujar Wahyu, di Medan, Minggu.
Baca juga: Pukat UGM Harap Jokowi-Ma’ruf Komitmen Berantas Korupsi dan Perkuat KPK
Menurutnya, Presiden Jokowi harus berani meminta atau mengambil orang-orang yang bagus atau memiliki keahlian di bidang yang sesuai dengan kementerian.
“Partai pun harus bisa memahami bahwa kadernya yang terpilih tidak lagi sibuk mengikuti kegiatan partainya, apalagi mementingkan partainya,” katanya.
Baginya, kader partai dan jabatan menteri tidak bisa dikerjakan secara bersamaan karena bisa saja ada benturan kepentingan partai yang akhirnya merugikan rakyat karena kerja menterinya tidak fokus. (Ay/Antara)