Quds, LiputanIslam.com – Direktur Eksekutif Human Right Watch (HRW) Kenneth Roth menyatakan bahwa Israel merupakan negara pertama di dunia yang mengaku demokratis tapi tak segan-segan mengusir staf lembaga peduli HAM ini.
Seperti dilaporkan Rai al-Youm, Ahad (24/11/2019), hal ini dinyatakan Roth saat mengecam pengusiran otoritas Israel terhadap Omar Shakir, direktur kantor perwakilan HRW di Israel dan Palestina pendudukan.
Mahkamah Agung Israel pekan lalu mendukung keputusan pemerintah negara Zionis ini mengusir Omar Shakir dengan menggunakan undang-undang kontroversial yang dikeluarkan pada tahun 2017 dan melarang kedatangan orang yang mendukung pemboikotan Israel.
Tindakan anti-Shakir ini didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang dikaitkan dengannya berupa dukungan kepada aksi boikot Israel, yang dia buat sebelum memangku jabatannya di HRW. Rezim Zionis Israel menyoroti kritik Shakir terhadap pemukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Baca: Soal Permukiman Zionis, Iran Sebut Menlu AS Terpasung di Abad Ke-18
Dengan demikian, Shakir adalah staf pertama HRW yang diusir dari sebuah negara dengan payung hukum kontroversial yang memungkinkan Israel mengusir orang asing pendukung boikot Israel.
Shakir sendiri membantah mendukung boikot. Dia balik menuduh Israel berusaha memadamkan kritik terhadap kebijakannya terkait dengan Palestina.
“Saya tidak berpikir ada (negara) demokratis lain yang mengusir seorang peneliti Human Rights Watch,” kata Roth kepada AFP di kota Quds (Yerusalem).
Baca: Kunjungi Golan, Netanyahu Tuding Iran Rencanakan Serangan terhadap Israel
Dia mencatat bahwa Israel, meskipun menyelenggarakan pemilu dan menjalankan kebebasan pers, namun berusaha “sebanyak mungkin” membungkam upaya “menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang berpusat pada penindasan dan pendudukan rasis di wilayah Palestina.”
Israel menuduh Shakir sebagai pendukung boikot, divestasi dan kampanye sanksi, yang menyerukan boikot Israel atas perlakuannya terhadap Palestina.
“Siapa pun yang bekerja melawan Israel hendak mengetahui bahwa kami tidak akan membiarkan mereka tinggal atau bekerja di sini,” tegas Menteri Dalam Negeri Israel Aryeh Deri. (mm/raialyoum)