Sanaa, LiputanIslam.com – Seorang pejabat tinggi Yaman menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi mulai mengadakan komunikasi dengan kelompok pejuang Yaman Ansarullah (Houthi) setelah fasilitas minyak perusahaan Aramco milik Saudi terkena serangan rudal dan nirawak Yaman.
“Komunikasi itu berjalan pad level tertinggi, termasuk kontak telefon antara Wakil Menteri Pertahanan Saudi Khalid bin Salman dan Ketua Dewan Tinggi Politik Yaman Mahdi al-Mashat yang membahas gencatan senjata di perbatasan,” ungkap sumber itu kepada kantor berita Turki, Anatolia, seperti dikutip laman berita al-Alam milik Iran, Ahad (16/11/2019).
Petinggi yang tak disebutkan namanya itu menjelaskan, “Komunikasi antara kedua belah pihak berjalan sejak lebih dari sebulan, dan terdapat dua komite militer dan politik, satu membahas gencatan senjata komprehensif antara kedua belah pihak, pencabutan blokade, dan pembukaan kembali bandara Sanaa, sementara yang lain mengatur situasi politik baru.”
Dia melanjutkan, “Berkas-berkas politik yang mengemuka antara lain ialah menggulung pentas presiden pelarian Abed Rabbuh Mansour Hadi, dan mengatur penyelesaian politik yang komprehensif.”
Baca: Palang Merah Internasional Dilarang Menginspeksi Penjara Koalisi Saudi
Anatolia mengutip pernyataan Pusat Studi Sanaa bahwa Riyadh sekarang “bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan apa yang tidak akan terjadi di Yaman selatan”.
“Hirarki baru yang digambarkan oleh perjanjian Riyadh akan dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Saudi Khalid bin Salman, yang belakangan ini diam-diam mengambil alih berkas Yaman dari saudaranya Mohammed bin Salman, Putra Mahkota dan Menteri Pertahanan (Saudi),” ungkap Pusat Studi Sanaa dalam laporan bulanannya.
Baca: Ansharullah Bantah Isu Perundingan dengan Koalisi Saudi
Lembaga ini menambahkan, “Alasan terpenting bagi keberhasilan perjanjian ini ialah penyediaan dana dan sumber daya yang cukup untuk membantu mereformasi urusan keuangan dan kegiatan ekonomi pemerintah, membuka kembali Bandara Internasional Sanaa, dan menghentikan deportasi ratusan ribu pekerja Yaman oleh Arab Saudi.”
Di luar itu, Pusat Studi Sanaa menyebut perjanjian Riyadh sebagai “kedaulatan Saudi atas Yaman.”
Perang dan blokade terhadap Yaman masih berlangsung, namun Riyadh dan Abu Dhabi belakangan ini mengubah taktik mereka dengan beralih dari opsi militer murni kepada opsi politik melalui pengadaan kompromi dengan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Ansarullah di Yaman utara. (mm/alalam)