Jakarta, LiputanIslam.com — Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berpengaruh besar terhadap penyelesaian persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan yang selama ini dijadikan alasan utama.
“Dengan adanya kenaikan (iuran) ini kan berpikirnya bisa menyelesaikan defisit. Menurut saya enggak,” kata Kepala grup penelitian kemiskinan dan perlindungan sosial LPEM FEB UI Teguh Dartanto melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis (7/11).
Menurutnya, pendapat tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 24 persen dari total peserta BPJS menurunkan kelas layanan dari kelas 1 ke kelas 2 dan dari kelas 2 turun ke kelas 3 akibat kenaikan tersebut.
Artinya, katanya lebih lanjut, tujuan utama kenaikan premi tersebut tidak banyak bermanfaat untuk mengurangi defisit anggaran.
“Karena dulu logika matematikanya sederhana, ketika kurang maka dinaikkan, tanpa berpikir mengenai pola perilaku masyarakatnya.”
Baca juga: Pengamat Sesalkan Iuran BPJS Kesehatan Naik Drastis
Ia pun menambahkan bahwa kenaikan iuran BPJS akan membuat masyarakat turun kelas atau bahkan tidak membayar lagi.
Sementara, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menyangkal kemungkinan itu. Ia mengatakan penurunan kelas layanan peserta sudah diperhitungkan oleh BPJS sehingga kenaikan iuran tetap diharapkan dapat menyelesaikan persoalan defisit.
“Penurunan kelas sudah diperhitungkan. Kan komponen kepesertaannya terdiri tidak hanya segmentasi mandiri,” katanya. (Ay/Antara)