Jember, LiputanIslam.com — Karena banyaknya wakil menteri (wamen) yang diangkat di awal masa jabatan Kabinet Indonesia Maju. Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono menilai hal itu mengingkari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
“Pada pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan pengangkatan wakil menteri sifatnya adalah fakultatif yaitu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus maka Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu,” katanya di Kampus Universitas Jember, Jawa Timur, Sabtu (26/10).
Menurutnya, untuk dapat mengetahui apakah suatu kementerian membutuhkan wakil menteri tentunya baru dapat diketahui setelah berjalannya kabinet dalam jangka waktu tertentu yaitu ketika kabinet telah bekerja.
Bayu menjelaskan pengangkatan wakil menteri secara besar-besaran di awal pembentukan kabinet juga lebih kental nuansa bagi-bagi kekuasaan dibandingkan kebutuhan untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Alih-alih mengefektifkan kinerja kementerian, lanjut dia, adanya persaingan perebutan pengaruh antara menteri dan wamen justru membahayakan soliditas kabinet dan membuat presiden sibuk dan habis waktu untuk mengurus konflik dalam kabinet dibandingkan fokus melayani kepentingan publik.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik 12 orang wakil menteri untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju, Jumat (25/10/2019).
Dari jumlah itu, tujuh orang adalah politisi serta pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Artinya, hanya lima orang yang merupakan profesional murni di bidangnya.
Wakil menteri yang berasal dari parpol yakni Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi (PPP), Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo (PDI-P), Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (Golkar), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra (PSI), serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Perindo).
Baca juga: Tidak Dimasukkan Kabinet, PKPI Tulus Dukung Jokowi-Ma’ruf
Ada juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi (Ketua Relawan Projo) serta Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono (Bendahara Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019).
Sementara para wakil menteri yang dianggap profesional murni yakni Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (Dirut Inalum), Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryoatmojo (Dirut Bank Mandiri).
Kemudian, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar (Dubes RI untuk Amerika Serikat), Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong (pejabat Badan Restorasi Gambut), serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu). (Ay/Antara/Kompas)