Bogor, LiputanIslam.com — Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, meminta kepada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk bersikap kritis dan terus melawan segala bentuk tindakan koruptif yang merugikan negara, setelah DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.
“Tentu pencerahan apa yang terjadi pada suatu negara itu penting bagi mahasiswa,” ujar Giri Suprapdiono saat menjadi pembicara dalam kuliah umum ‘Revisi UU KPK dan Potensi Melemahnya Perang Terhadap Korupsi’ di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Pakuan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/10).
Secara spesifik, dalam presentasinya Giri Suprapdiono juga membahas tentang revisi UU KPK yang baru-baru ini telah disahkan oleh DPR RI. Menurutnya, beberapa aspek dalam revisi UU KPK tersebut berpotensi melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga independen yang memiliki concern terhadap pemberantasan korupsi.
Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah yaitu, pertama, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.
Baca juga: Terkait Kasus Novel, Presiden Jokowi Akan Minta Diteruskan ke Kapolri Baru
Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan.
Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.
Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan.
Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK. (Ay/Antara/CNN)