Jakarta, LiputanIslam.com — Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengkritisi peran partai-partai politik untuk bersikap lebih sistematis melawan gerakan radikalisme dan mengkritisi protokol pengamanan pejabat negara hingga seorang Menkopolhukam Wiranto terkena luka tusuk.
“Kejadian penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto, membuat kita prihatin sekaligus marah,” kata Boni Hargens, melalui pernyataan tertulisnya, Sabtu (12/10).
Boni menyebut, partai-partai politik yang masih mengandalkan simbol agama sebagai alat mobilisasi politik mesti didorong untuk memiliki komitmen yang lebih besar dalam melawan gerakan terorisme. Mulai dari rekrutmen calon kepala daerah dan calon anggota legislatif, harus dilakukan ‘screening’ ideologi secara ketat supaya yang figur terpapar radikalisme tidak ikut masuk dan kemudian ikut menguasai ruang kekuasaan.
Baca juga: Soal Wiranto, Menkominfo Ingatkan Jangan Ada Sebar Hoaks
“Selama ini, saya melihat hanya beberapa partai yang konsisten dan tegas melawan terorisme seperti, PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Golkar,” katanya.
Boni juga mengingatkan untuk mengevaluasi protokol pengamanan VVIP terhadap pejabat negara, termasuk presiden dan wakil presiden.
Menurut dia, di TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), sudah ada aturan hukum yang baku untuk protap protokol pengamanan VVIP. (Ay/Antara)