Jakarta, LiputanIslam.com — Lokasi ibukota negara baru Indonesia sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di wilayah ibukota baru, untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Penyusunan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46/2016 sebagai kajian lingkungan untuk memastikan kebijakan atau rencana pemerintah menjamin keberlanjutan dan meminimalkan dampak negatif maupun risiko lingkungan.
Menurut KLHK, konsep forest city menjadi prioritas dalam membangun ibukota baru di Kaltim. Namun sampai sekarang konsep tersebut belum begitu detail diumumkan kepada publik, apalagi titik pasti lokasi ibu kota baru, belum dapat dipastikan, sehingga publik hanya menduga-duga dan mengira-ngira saja.
Forest Watch Indonesia (FWI) menilai, pengumuman pemindahan ibu kota memang terkesan tergesa-gesa. Argumentasi-argumentasi pemilihan lokasi ibu kota, baru, katanya, sebatas pertimbangan, bukan alasan mendalam.
FWI melihat, kajian ibu kota baru belum terlihat dalam bentuk komprehensif dan multidisiplin keilmuan. Kalau sudah ada, dokumen itu, katanya, seharusnya dibuka ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan negara dalam pemindahan ibu kota.
FWI menyayangkan kenapa pemerintah tidak melakukan kajian mendalam terlebih dahulu baru kemudian menetapkan. Kenapa justru menetapkan dahulu baru melakukan kajian?
“Ketertutupan ini menimbulkan pertanyaan, apakah ibukota baru mengikuti kondisi lingkungan. Justru sebaliknya kondisi lingkungan akan berubah mengikuti kondisi ibukota baru,” katanya, seraya bilang, kajian seharusnya terlebih dahulu sebelum ditetapkan, bukan ditetapkan dulu baru ada kajian.
Bahkan, katanya, pemerintah terkesan bermain tebak-tebakan dan tidak transparan dengan masyarakat terkait lokasi ibukota baru tanpa ada basis keilmuan.
Yang dipublikasikan ke publik hanya seputar informasi mengenai luasan ibu kota baru seluas 180.000 hektar dengan 40.000 hektar kawasan induk.
Baca juga: KLHK Rancang Prinsip SDGs dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Hingga Konsep Forest City
Apalagi menurut Manajer Kampanye & Advokasi Kebijakan FWI, Mufti Fathul Barri, Kaltim merupakan provinsi di Indonesia dengan wilayah paling karut marut. Sampai 2017, 69% daratan di Kaltim telah dikuasai izin-izin investasi seperti pertambangan, HPH, HTI, dan perkebunan sawit
“Izin terbesar HPH 1,9 juta hektar, tambang 1,30 juta hektar, kebun 1,20 juta hektar, dan HTI 590.000 hektar. Sisanya, ada 3,6 juta hektar wilayah berizin tumpang tindih pemberian izin,” katanya, dalam keterangan kepada media, baru-baru ini.
Status kawasan di wilayah itu menunjukan hampir tak ada areal tak berizin. Wilayah di sekitar Tahura Bukit Soeharto, sudah padat izin tambang, perkebunan sawit, HPH, dan HTI. Ada sekitar 92 izin terdiri dari satu izin HPH, dua izin HTI, 12 izin perkebunan, dan 77 izin pertambangan.
Izin konsesi begitu banyak di wilayah itu, katanya, menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan mekanisme tukar guling untuk lahan-lahan yang berizin.
Ketertutupan pemerintah terhadap informasi, katanya, menimbulkan potensi mekanisme tukar guling lahan tak clear and clean. Hingga bisa berdampak pada keuangan negara.
Pemindahan ibukota baru memungkinkan memicu pembangunan yang makin mengurangi hutan dan pasti berdampak pada keseluruhan wilayah. (Ay/Mongabay)