Jakarta, LiputanIslam.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara bersama Kepolisian RI mendeteksi 60 kasus mafia tanah sepanjang tahun 2019.
“Tahun ini Kementerian ATR/BPN menangani 60 kasus terindikasi mafia tanah. Saat ini kami bersama Kepolisian sedang menangani kasus tersebut,” kata Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah Kementerian ATR RB Agus Widjayanto pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/10).
Dalam hal pemberantasan mafia tanah, peran Kementerian ATR/BPN adalah urusan administrasi termasuk kepastian sumber data Sedangkan, untuk penentuan pidana atau perdatanya menjadi kewenangan pihak Kepolisian.
Atas komitmen dan koordinasi Kementerian ATR/BPN bersama Kepolisian RI yang didukung perlengkapan teknologi yang pesat, gerak mafia tanah dapat dilacak.
Pelacakan mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan data hingga keberadaan praktik layanan jasa pengurusan sertipikat tanah yang ilegal bisa diketahui dengan mudah oleh satgas mafia tanah.
Baca juga: Selama 24;Har H Operasi Ganjil Genap, Polisi Sudah Tilang 14.848 Pengendara
Upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah dengan memperkenalkan empat layanan elektronik. Salah satu tujuan dengan adanya layanan elektronik ini bertujuan mencegah praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh mafia tanah.
Layanan elektronik tersebut sudah tersedia di 42 kantor pertanahan kabupaten/kota, antara lain Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Palembang, Medan, Balikpapan dan Makassar.
Layanan tersebut terdiri dari Layanan Elektronik Hak Tanggungan/HT-el (Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, Cessie, Subrogasi), Layanan Elektronik Informasi Pertanahan (Zona Nilai Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Pengecekan) dan Modernisasi Layanan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. (Ay/Antara)