Jakarta, LiputanIslam.com — Tidak hanya masyarakat biasa, paham radikalisme pun bisa menyasar para aparatur negara. Sehingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius meminta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pencetak aparatur negara mewaspadai paham radikal terorisme.
“Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, bahkan aparatur negara di daerah-daerah pun juga tak luput dari paparan paham negatif ini,” kata Kepala BNPT dikutip dari siaran pers di Jakarta, Minggu (6/10).
Lanjut Suhardi, aparat berperan sebagai ujung tombak pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu diberi pembekalan mengenai masalah kebangsaan, radikalisme, isu-isu intoleransi dan sebagainya.
“Dengan demikian nantinya mereka bisa menjadi agen-agen bangsa yang betul-betul sanggup menghadapi dinamika yang ada di tengah masyarakat,” ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut.
Menurut Suhardi, siapa pun bisa saja terpapar paham radikalisme, baik itu TNI-Polri maupun ASN. Bisa jadi karena ketidaktahuan dan kurangnya pengalaman tentang radikalisme mereka kemudian terpapar.
Baca juga: Cegah Radikalisme, Polri Kunjungi Ponpes Al Amalul Khair
Selain IPDN, Suhardi pun sebelumnya mengingatkan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN agar tidak terpengaruh radikalisme karena mereka akan menjadi orang yang mengawaki instansi pemerintah di bidang keuangan.
“Apabila mahasiswa PKN STAN ini terpapar paham radikal terorisme maka akan berdampak buruk bagi bangsa dan negara ini,” kata Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dikutip dari siaran pers di Jakarta, Selasa (17/9).
Kepala BNPT tersebut menegaskan mahasiswa PKN STAN harus punya nasionalisme tinggi, profesional, dan kuat dalam menghadapi serangan ideologi lain.
Untuk itu BNPT merasa perlu membekali mahasiswa PKN STAN cara mengidentifikasi paham dan penyebaran ideologi radikal terorisme di lingkungan sekitarnya. (Ay/Antara)