LiputanIslam.com-Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida mengimbau Pemerintah untuk tidak gegabah memutuskan memindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan karena pemindahan ibu kota merupakan persoalan serius yang membutuhkan kajian mendalam dan menyeluruh.
“Memindahkan Ibu Kota Negara bukan perkara mudah. Perlu kajian serius dalam berbagai aspek sebelum membuat keputusan memindahkan ibu kota,” kata La Ode Ida pada diskusi “Indonesia Timur Bersuara” seperti dikutip melalui siaran pers Asosiasi Jurnalistik Indonesia Timur (AJIT), di Jakarta, Minggu (25/8).
Menurut La Ode, berdasarkan pengalaman dari negara-negara di Afrika dan Australia yang pernah memindahkan ibu kotanya, pemindahan Ibu Kota Negara tidak semulus dan sebaik yang dibayangkan sebelumnya.
Ia menyarankan agar Pemerintah perlu memperbanyak sumber rujukan dari berbagai pihak, terutama pada negara-negara yang pernah memindahkan ibu kota negaranya, agar Pemerintah benar-benar memiliki referensi kuat dan jelas tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah pemindahan ibu Kota Negara. Selain itu, perlu anggaran yang sangat besar, yakni sekitar Rp500 triliun.
Baca juga: Prediksi Titik Ibu Kota Baru di Tiga Kawasan Kaltim
“Dengan anggaran yang sangat besar itu, maka keputusannya harus tepat dan cermat. Kalau Ibu Kota Negara tidak dipindahkan, anggaran sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk program lain, akan lebih bermanfaat,” katanya.
Sementara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan agar ibu kotabaru nantinya berbentuk daerah administrasi, bukan otonom. Dengan begitu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak akan diselenggarakan di ibu kota baru.
“Kita menyarankan sebaiknya jangan merupakan daerah otonom,” ujar Plt Dirjen Otda Kemendagri dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu 24 Agustus 2019.
Menurut dia, apabila ibu kota baru berbentuk administratif, akan mempermudah Presiden dalam mengambil sebuah keputusan. Sementara jika ibu kota baru berbentuk otonom, maka akan terjadi dinamika politik seperti DKI Jakarta. (Ay/Antara/Liputan6)