LiputanIslam.com-Polusi udara Jakarta sudah kian kritis, bahkan menjadi kota paling terpolusi di Asia Tenggara. Jakarta dan Hanoi, dilaporkan dua kota paling terpolusi di Asia Tenggara.
Laporan World Air Quality Report 2018 itu menyebut, konsentrasi rata-rata tahunan particulate matter (PM) 2,5 tahun 2018 mencapai 45,3 µg/m3, sedang Hanoi, 40,8 µg/m3. Artinya, konsentrasi PM 2,5 di Jakarta sampai empat kali lipat dari batas aman tahunan menurut standar WHO, yakni 10 µg/m3. Angka itu, melebihi batas aman tahunan, menurut standar nasional pada PP Nomor 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yakni 15 µg/m3.
PM2,5 ini campuran partikel padat dan cair berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang mengambang di udara. Bahkan, partikel ini sangat rentan dalam meningkatkan risiko penyakit, seperti, kanker paru-paru, stroke, serangan jantung dan penyakit pernapasan, termasuk asma.
Berdasarkan data rata-rata tahunan Jakarta, paling tinggi 72,5 µg/m3 pada Juli dan paling rendah 14 µg/m kubik pada Januari. Sedangkan, wilayah tertinggi Jakarta Selatan mencapai 42,2 µg/m3 dan Jakarta Pusat 37,5 µg/m3. Angka ini meningkat dari konsentrasi rata-rata pada 2017, sebesar 26,9 µg/m3 (Jakarta Selatan) dan 27,6 µg/m3 (Jakarta Pusat).
Baca juga: Hari Pertama Perluasan Aturan Ganjil-Genap Justru Jakarta Tempati Kota Terpolusi Sedunia
Polusi udara ini diperkirakan menelan korban sekitar 7 juta jiwa di seluruh dunia setiap tahun dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Sumber polusi antara lain kendaraan pribadi dan PLTU yang mengungkung Jakarta dalam radius 100 km. Keduanya turut berkontribusi meningkatkan konsentrasi PM2,5.
Karena laporan tersebut, warga Jakarta, didampingi organisasi masyarakat sipil seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Greenpeace Indonesia, Walhi dan Indonesian Center Environmental Law (ICEL) menggugat pemerintah pusat dan daerah, seperti presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.
Argumen utama gugatan, karena udara Jakarta tercemar menyebabkan hak masyarakat mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat tak terpenuhi. Melalui gugatan, warga Jakarta dan sejumlah organisasi masyarakat sipil berharap para pejabat dapat melaksanakan kewajiban mengendalikan pencemaran udara di Jakarta dan sekitar.
Mereka menilai para pejabat telah lalai dalam menanggulangi pencemaran udara yang makin kritis, khususnya Gubernur Jakarta yang tak uji emisi kendaraan bermotor, tak menegakkan hukum industri besi dan baja, pulp dan kertas, pembangkit listrik termal dan industri semen yang tak mengoperasikan contious emission monitoring system (CEMS). Selain itu, Gubernur juga dinilai lalai karena tak punya pejabat pengawas lingkungan yang mencukupi untuk mengawasi pencemaran udara dan ribuan industri di Jakarta. Juga tak tak punya sistem pemantau kualitas udara (SPKU) yang memadai.
Karena kelalaian tersebut, masyarakat menderita berbagai kerugian terutama penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara. Paparan pencemaran udara, utama PM 2,5 punya hubungan sebab akibat dengan berbagai macam penyakit yang menyerang sistem organ tubuh manusia. Yang terparah bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti kanker dan paru-paru.
Argumen ini dikuatkan dengan data jumlah penyakit dampak pencemaran udara meningkat dari 2010, total 5,3 juta kasus, naik 6,1 juta pada 2016.
Masyarakat Jakarta menanggung beban biaya besar, Rp38,5 triliun pada 2010 dan Rp51.2 triliun pada 2016 untuk pengobatan penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara. (Ay/Mongabay)