LiputanIslam.com-Terkait pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah pada Minggu (4/8) kemarin, Ombudsman RI memanggil sejumlah pihak terkait untuk meminta klarifikasi atas insiden tersebut.
Pemanggilan tersebut dijadwalkan hari ini Kamis (8/8) bertempat di Ruang Auditorium Sujata, Gedung Ombudsman RI, Kuningan Jakarta Selatan. Pertemuan diagendakan pukul 11.30 WIB.
Pihak yang dipanggil adalah Menteri ESDM, Dewan Energi Nasional, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Dirut PT PLN Persero.
Menurut informasi dari Humas Ombudsman RI, sampai saat ini Dirut PLN dan Dirjen Ketenagalistrikan sudah mengkonfirmasi kehadiran. Hanya Kementerian ESDM yang belum ada konfirmasinya.
Baca juga: Terkait Pemadaman Listrik, FAMI Rencana Gugat Presiden di Ombudsman RI
Permintaan klarifikasi ini rencananya akan dimpimpin langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Laode Ida. Pemanggilan ini sehubungan dengan telah dilakukannya ‘rappid assesment’ oleh Ombdusman terkait pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah yang berdampak terhentinya pemberian pelayanan publik dan dampak terkait lainnya.
Ombudsman merupakan lembaga negara yang punya kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk penyelenggara BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara.
Sementara itu, ‘rappid assesment’ atau investigasi yang dilakukan Ombudsman untuk mengetahui secara pasti penyebab padamnya listrik yang menurut PLN akibat adanya gangguan jaringan transmisi dari Pemalang, Ungaran, Jawa Tengah, ke wilayah Jawa bagian barat.
Secara umum Ombudsman menilai PLN gagal dalam melakukan sistem manajemen yang meliputi mengelola, merencanakan dan mengawasi sehingga mengakibatkan pemadaman listrik yang membawa kerugian besar di berbagai sektor. (Ay/Antara)