Otong Sulaeman
LiputanIslam.com –Sejak dideklarasikan tahun 1948 yang lalu, Rezim Zionis dipromosikan oleh para penggagasnya sebagai contoh dari sebuah negara ideal, dari sejumlah hal. Selain sebagai negara tempat menampung para korban rasisme, anti-semitisme, dan holocaust, Israel juga digadang-gadang akan menjadi sebuah contoh negara makmur yang ditopang oleh sejumlah prinsip negara modern. Israel dikatakan akan menjadi contoh negara demokratis di Timur Tengah, di tengah-tengah negara Arab-Muslim lainnya di kawasan itu yang bercorak monarki.
Demokrasi adalah mantra magis andalan Barat yang menyatakan diri sebagai kampiun peradaban dunia di saat ini. Demokrasi diklaim oleh Barat akan selalu membawa serta nilai-nilai peradaban unggul manusia modern, seperti persamaan, tegaknya HAM, supremasi hukum, kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan.
Rezim Zionis Israel memang dibangun di atas format negara demokrasi, yang bermakna bahwa para penyelenggara negara dipilih oleh rakyat, bukan atas dasar keturunan (monarki) ataupun teokrasi. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih secara berkala dalam even pemilu. Demikian juga dengan kekuasaan legislatif, yang dipegang oleh parlemen (Knesset) yang anggotanya juga dipilih oleh rakyat.
Hanya saja, berbagai fakta menunjukkan bahwa format demokrasi yang dipakai oleh Zionis Israel tidak dengan serta merta membuat rezim itu mampu untuk membangun peradaban unggul manusia. Israel saat ini menjelma menjadi rezim pelanggar HAM paling konsisten di dunia. Lebih dari lima juta orang Palestina saat ini terusir dari kampung halaman mereka, hingga terlunta-lunta di berbagai negara dunia. Puluhan, bahkan ratusan ribu warga Palestina terbantai secara tragis oleh mesin-mesin perang Israel. Penjara-penjara Israel saat ini juga dipenuhi oleh puluhan ribu warga Palestina yang ditangkap tanpa pengadilan.
Sudah lebih dari empat puluh draft usulan resolusi kecaman atas berbagai kejahatan kemanusiaan Israel atas Palestina yang sudah diratifikasi oleh masyarakat dunia, termasuk yang dibuat oleh negara-negara dan lembaga-lembaga HAM Barat. Kalau saja tidak diveto oleh sekutu terdekat Israel, yaitu Amerika, Israel sudah berkali-kali terkena sanksi. Sungguh sangat tidak masuk akal bahwa rezim pelaku kejahatan kemanusiaan malah dinyatakan sebagai pembela HAM; dinyatakan sebagai negara demokratis yang menjunjung kemanusiaan.
Kasus terakhir yang menjadi sorotan internasional adalah protes kaum Yahudi kulit hitam di Israel. Berbagai media melaporkan, ratusan imigran Yahudi berkulit hitam yang kebanyakan berasal dari Ethiopia melakukan unjuk rasa turun ke jalanan di hampir seluruh kawasan Israel. Mereka menyatakan kemarahan atas terbunuhnya seorang pemuda Yahudi kulit hitam berusia 24 tahun karena ditembak seorang polisi Israel. Unjuk rasa itu segera berubah menjadi protes terhadap kebijakan-kebijakan rasis Rezim Zionis.
Baca: Israel Terbukti Bukan Negara Demokratis di Timur Tengah
Data kependudukan menunjukkan bahwa jumlah warga Yahudi kulit hitam di Israel mencapa angka 140.000 orang. Sekitar 50.000 di antaranya lahir di kawasan Israel. Meskipun demikian, kehidupan mereka bisa disebut sangat sulit karena sering menerima perlakuan rasis dari kaum Yahudi kulit putih.
Adanya perlakuan yang tidak setara bagi kaum Yahudi dengan warna kulit berbeda tentulah sebuah pelanggaran paling elementer atas konsep kesetaraan (equality). Ini adalah contoh paling benderang dari rasisme, yang menyatakan bahwa ras kulit putih punya derajat lebih di atas ras kulit lainnya. Lebih parah lagi, ekspresi rasismenya itu dihubungkan dengan perilaku paling jahat yang mungkin dilakukan manusia: menghilangkan nyawa seorang yang tak berdosa. Ketika ternyata pelakunya adalah aparat negara (seorang polisi kulit putih), maka lengkaplah kejahatan Israel itu.
Anehnya, dengan fakta-fakta seperti itu, AS dan sebagian negara Barat masih tetap memandang Israel sebagai contoh negara demokratis di dunia. (os/editorial/liputanisla