Tehran,LiputanIslam.com—Seorang mantan menteri kesehatan Iran mengecam Presiden AS, Donald Trump, karena sanksinya secara langsung membahayakan aktifitas medis Iran.
Ali-Reza Marandi, mantan menteri kesehatan Iran yang kini menjabat sebagai kepala Akademi Ilmu Kedokteran Iran, mengatakan dalam sebuah surat kepada Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherini, bahwa sanksi AS telah menyebabkan terhambatnya bantuan medis untuk para pasien di Iran. Hal ini menyebabkan beberapa pasien meninggal dunia.
“Sanksi AS telah membatasi akses obat-obatan dan peralatan vital medis, yang menyebabkan kondisi pasien semakin memburuk, bahkan meninggal dunia , ”Tulisnya, menurut laporan AhlulBayt News Agency (ABNA).
Marandi mencatat bahwa sanksi tersebut telah mendevaluasi mata uang Iran secara signifikan, sehingga menyulitkan warga negara untuk membeli makanan sehat dan obat-obatan modern.
“Penerapan sanksi ‘brutal’ telah menyebabkan turunnya nilai mata uang nasional, daya beli masyarakat, dan kenaikan harga. Akibatnya, banyak orang tidak mampu membeli makanan sehat. Oleh karena itu, perang ekonomi yang dipimpin AS telah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ”tulisnya.
Marandi menambahkan bahwa Iran baru-baru ini dilanda banjir bandang dan banyak rumah mengalami kerusakan. Sanksi AS menyebabkan sulitnya bantuan keuangan internasional untuk para korban.
“Peristiwa besar, seperti banjir di beberapa bagian negara kita dalam beberapa bulan terakhir, telah merusak banyak rumah dan kehidupan banyak orang. Sayangnya, sanksi kejam itu telah mencegah bantuan keuangan internasional dan bahkan bantuan dari sesama warga Iran di luar negeri untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan . Sementara itu, kenaikan suhu musim panas meningkatkan resiko berjangkitnya penyakit menular di antara orang-orang ini, ”tulis Marandi.
Menurut Marandi, mekanisme yang coba diatur oleh UE untuk menghindari sanksi AS tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah ini.
“Pastinya, mekanisme yang anda buat tidak mampu mengatasi masalah yang terkait dengan pasokan makanan dan obat-obatan. Masalah ini akan bisa teratasi apabila sanksi dicabut atau diabaikan, minyak kita diekspor, dan pertukaran perbankan serta keuangan berjalan normal sesuai dengan kesepakatan nuklir 2015, ”tulisnya.
“Orang-orang Iran menderita akibat sanksi biadab ini, sementara para pemuka HAM justru memilih diam, bahkan ada yang terlibat.”
Baca: Kesepakatan Bersejarah: Iran, Irak, dan Suriah
Sebelumnya pada bulan Mei, Akademi Ilmu Kedokteran Iran, dalam surat terpisah kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres , juga mengeluhkan sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap negara Iran karena dampaknya yang signifikan terhadap kapasitas medis di Iran. Surat itu mengecam AS karena memblokir aliran bantuan kemanusiaan internasional kepada para korban banjir di Iran.
Pada tahun 2018, Presiden AS Donald Trump, secara sepihak mengabaikan perjanjian nuklir 2015 dengan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai JCPOA, dan memberlakukan kembali sanksi yang dicabut sebelumnya atas Teheran.
Iran telah berulang kali menyatakan kepatuhannya pada ketentuan JCPOA dan meminta para penandatangan kesepakatan UE untuk memberikan Teheran mekanisme perdagangan efektif untuk melewati sanksi AS. Sampai saat ini, mekanisme yang coba diberikan oleh UE yang disebut sebagai INSTEX, belum bisa memenuhi harapan Iran. (fd/Sputnik)